Tanggapi Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Singgung Pemimpin Penting Jalankan Amanah Rakyat

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penting bagi seorang pemimpin menjalankan amanah dari rakyat.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi polemik pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah kelompok. Katanya, isu semacam ini tak beredar jika pemimpin dianggap mampu menjaga amanah dan bekerja sebaik-baiknya.

“Yang penting bagi seorang pemimpin harus itu jalankan sesuai amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu,” kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari.

Hasto berharap isu pemakzulan ini bisa segera direspons untuk mencegah terjadinya gerakan masif dari masyarakat. Sebab, upaya semacam ini bisa menimbulkan berbagai risiko politik.

“PDI Perjuangan tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu resiko-resiko politik dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspon sebaik-baiknya,” tegas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini.

Selain itu, pemerintah juga bisa menanggapi isu pemakzulan dengan menjaga Pemilu 2024 berjalan adil dan penuh netralitas. Hasto bilang, penting dua hal ini ditunjukkan agar pesta demokrasi ke depan jadi warisan Presiden Jokowi meskipun dinilainya sulit terwujud.

Kesulitan ini disebut Hasto muncul karena anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga ikut dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua bersama Prabowo Subianto. Keikutsertaan Wali Kota Solo itu dianggap membuat rancu.

“Persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara, karena kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus anak dari Presiden Jokowi,” ujarnya.

Namun, Hasto bilang pembuktian masih bisa dilakukan sebelum pencoblosan dilakukan. “Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan,” ungkapnya. 

“Sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan tanpa intimidasi,” pungkas Hasto.