Program Penanganan Banjir Pemprov DKI yang Diragukan dan Butuh Evaluasi

JAKARTA - Banjir pada akhir pekan lalu di DKI telah surut. DPRD DKI pun memanggil Pemprov DKI untuk membahas masalah serta program penanganan banjir ke depan. 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf menyebut pihaknya memiliki target membangun 300 ribu drainase vertikal atau sumur resapan mulai tahun 2021 sampai masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir di tahun 2022.

"Kalau 2021 sampai 2022, rencana kita tinggal 300 ribu titik dengan anggaran Rp400 miliar itu yang akan kita mulai di tahun ini," kata Juaini di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Februari.

Pembuatan sumur resapan ini masuk dalam salah satu program pengendalian banjir di Jakarta. Program lainnya adalah Gerebek Lumpur, pemeliharaan pompa, penanganan banjir rob, dan pengelolaan sistem polder.

Sejauh ini, pembuatan sumur resapan paling banyak berada di kantor milik Pemprov DKI, jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga ruang publik seperti taman dan RPTRA. 

Menurut Juaini, keberadaan sumur resapan di sangat efektif mencegah banjir. "Ada beberapa kasus di lokasi yang selama ini sering terjadi genanangan, karena ada sumur resapan, air itu hilang itu lari ke sumur resapan itu," ujar Juaini.

Namun, dalam setahun kemarin, pembuatan sumur resapan saja tidak memenuhi target. Hingga 31 Desember 2020, telah tersedia 2.974 titik drainase vertikal di 777 lokasi, seperti di RPTRA, Gedung Pemda, Sekolah, Taman Kota, dan Masjid. Sumur resapan yang dibuat sampai akhir tahun 2020 belum mencapai target sebanyak 5.000 titik.

Lalu, apakah di tahun 2021 dan 2022 dengan target berkali lipat bisa dipenuhi? Juaini masih mengaku optimis.

Sebab, pada tahun lalu, pembuatan sumur resapan terkendala masalah vendor. Masih banyak vendor yang belum mau melirik program pembuatan sumur resapan. Oleh sebab itu, Juaini bakal membuka banyak vendor baru.

"Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua. Nah, sekarang lagi diproses vendornya, itu 100 vendor. Kita harapkan dengan banyaknya vendor, jadi yang kerja banyak. Sehingga, program kita bisa cepat kita jalankan," jelas Juaini.

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah meragukan efektivitas pembuatan sumur resapan yang telah dibuat di DKI. Sebab, jika program tersebut efektif, maka banjir tidak akan terjadi.

"Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengafakan kepada kami sumur resapan itu efektif. Tapi, seharusnya efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir kan sama saja bohong," ujar Ida.

Padahal, kata Ida, anggaran pembuatan sumur resapan dalam anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun 2021 mencapai Rp400 miliar.

Karena itu, Ida menganggap perlu ada evaluasi penanganan banjir, mengingat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir dan telah menjadi sorotan beberapa hari terakhir.

"Kita harus mengevaluasi apa sih yang menjadi penyebab banjir itu yang perlu kita kerjakan tahun berikutnya. Saya harap setelah rapat ini ada evaluasi yang dilakukan Pemprov terkait mengurangi yang ada di DKI," tutur Ida.

Evaluasi tersebut, lanjut Ida, perlu dikaji secara mendalam. Seperti halnya, peristiwa banjir yang telah merendam sebagian besar wilayah di Kemang Jakarta Selatan. Komisi D berharap ada penyelesaian pengendalian banjir yang lebih optimal di DKI Jakarta secara menyeluruh.

“Di Kemang kemarin ada keluhan banjir besar, ternyata keluhannya itu ada dua titik yang memang disampaikan ada pagar yang memang jebol. Kenapa ini bisa terjadi dan apakah pagar tersebut nanti harus dibuat SDA agar tidak jebol kembali, dan hal-hal tersebut harus disampaikan dan terselesaikan tidak bisa tidak,” jelasnya.