Sekolah Gratis hingga Penanganan Banjir Masuk Program Prioritas Pemprov Jakarta pada 2025

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkap sejumlah program prioritas yang disusun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun 2025.

Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025 sebesar Rp91,14 triliun. Nilai ini naik Rp6 triliun atau 6,97 persen dari APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp85,20 triliun.

Teguh menjelaskan, program prioritas tahun depan di antaranya sekolah swasta gratis, makan bergizi gratis, penyediaan hunian layak, penyediaan ruang terbuka hijau, transportasi publik, penanganan stunting, penanganan sampah, hingga penanggulangan banjir.

Terkait program sekolah swasta gratis yang rencananya mulai berlangsung tahun ajaran 2025/2026, Teguh mengaku Pemprov DKI masih kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya.

"Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap program sekolah swasta gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Teguh, dikutip Selasa, 12 November.

Kemudian, untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan diberikan berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara berkala.

Pada program makan bergizi gratis, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu petunjuk pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Pemprov telah melakukan uji coba program ini melalui program Pemberian Makanan Tambahan berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani, dengan melibatkan UMKM,” urai Teguh.

Selain itu, dalam penataan RW kumuh, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar kantong-kantong kumuh di DKI Jakarta terus berkurang.

“Kami juga terus berupaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu 0,009 persen atau setara hektare per tahun,” tutur dia.

Pada pembangunan transportasi publik, Pemprov DKI akan meningkatkan cakupan layanan angkutan umum dengan meningkatkan jumlah jaringan transportasi antara lain melalui pembangunan konstruksi ekstensifikasi jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta.

"Cakupan layanan angkutan umum sampai dengan bulan Oktober 2024, telah mencapai 84,6 luas wilayah atau 90,5 persen populasi masyarakat Jakarta," tutur Teguh.

Dalam program penanggulangan banjir, Pemprov DKI bakal melanjutkan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi dampak banjir rob di wilayah pesisir.

"Saat ini, pembangunan waduk/situ/embung di berbagai lokasi potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih juga terus dilakukan," imbuhnya.