Lima Pekerjaan Rumah Kepala Dinas SDA Baru untuk Benahi Banjir Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru mengangkat Yusmada Faizal sebagai sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Dinas SDA merupakan satuan kerja perangkat daerah (SDA) yang menangani pengembangan dan pengamanan sumber daya air. Salah satunya, program pengendalian banjir.

Musim penghujan jadi momentum besar bagi Yusmada untuk berbenah. Ancaman banjir masih menghantui. Sedikitnya, ada lima pekerjaan rumah (PR) atas program yang mesti dilakukan Yusmada untuk meminimalisasi dampak banjir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri. DKI butuh bantuan dari pememrintah pusat untuk menggencarkan program pengendalian banjir, khususnya normalisasi sungai.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana menyebut PR pertama yang mesti dilakukan DKI adalah memperbaiki komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Sejak lama, DKI bertugas membebaskan lahan pemukiman warga yang tinggal di bantaran kali. Sementara, Kementerian PUPR mengerjakan konstruksi normalisasi.

"Beberapa tahun belakangan kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR dinilai kurang lancar. Saya mendengar Kementerian PUPR sulit mengajak Pemprov DKI untuk berkoordinasi mengenai rencana pembangunan di Jakarta. Saya harap Pak Gubernur dan jajarannya meninggalkan ego pribadi demi kepentingan rakyat banyak," kata Justin dalam keterangannya, Rabu, 24 Februari.

Setelah perbaikan koordinasi, PR kedua untuk Yusmada adalah percepat pembebasan lahan normalisasi sungai. Sayangnya, sejak 2018 sampai 2021 Kementerian PUPR tidak bisa melakukan pembangunan normalisasi sungai akibat pembebasan lahan sangat lambat. 

“Dari pantauan lapangan, banjir di Jakarta Timur diakibatkan luapan sungai yang belum normalisasi. Dinas Perumahan telah menyiapkan ribuan rusun untuk relokasi warga, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembebasan lahan,” tutur Justin.

PR ketiga, DKI mesti percepat pembangunan tanggul di Muara Angke. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku  air Kali Krukut dan Kali Mampang tidak bisa segera dialirkan ke Kanal Banjir Barat (KBB) karena permukaannya masih tinggi. Akibatnya, butuh waktu lama untuk mengurangi genangan air. 

Oleh sebab itu, Justin menyebut bagian hilir KBB yakni Muara Angke harus diperlebar. "aliran hilir di Muara Angke sangat sempit. Hanya 20-30 meter. Sehingga, rawan arus balik saat pasang air laut. Pemprov DKI perlu segera melaksanakan normalisasi sehingga lebarnya 110 meter, pembangunan tanggul, dan membuat stasiun pompa di Muara Angke," bebernya.

PR keempat, Justin meminta DKI melakukan normalisasi Kali Krukut dan Kali Mampang. Saat banjir beberapa hari lalu, meluapnya Kali Krukut dan Kali Mampang mengakibatkan sejumlah pemukiman tergenang banjir.

“Agar banjir tidak terjadi lagi, Pemprov DKI perlu melakukan normalisasi Kali Krukut dan Kali Mampang agar mampu menangani curah hujan ekstrim di atas 150 mm per hari. Memang ini tidak mudah, namun perlu diingat bahwa Pemprov DKI memiliki APBD lebih dari Rp 0 triliun yang merupakan terbesar di Indonesia,” ungkap dia.

PR kelima, Yusmada mesti mengatur ulang prioritas anggaran penanganan banjir. Justin melihat, ada dua pos anggaran yang dinilai kurang mendesak. Pertama adalah pembangunan sumur resapan sebesar Rp411,4 miliar dan penataan sungai di Kali Besar dan Pasar Baru.

Soal sumur resapan, Justin mengungkap bahwa Dinas SDA sampai saat ini belum bisa menjelaskan hasil kajian kajian mengenai titik-titik yang akan dibangun sumur resapan. "Jangan sampai anggaran ini hanya sekedar untuk memenuhi target jumlah titik, tapi tidak berdampak untuk mengatasi banjir,” ucap Justin.

Sementara, penataan sungai di Kali Besar dan Pasar Baru sebesar Rp180 miliar, menurut Justin belum urgensi dilakukan karena telah lebar.

"Saya menyarankan agar anggaran pembangunan sumur resapan dan penataan sungai dengan total Rp 591 miliar itu dialihkan untuk normalisasi sungai dan pembangunan stasiun pompa," pungkasnya.