<i>Wanti-wanti</i> Jokowi Soal Karhutla: Jangan Sampai Kita Malu saat Asean Summit
Presiden Joko Widodo (Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin Indonesia malu saat gelaran Asean Summit karena ada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2021. Sebab, ini akan berdampak penilaian bahwa Indonesia tak mampu menangani masalah ini.

Apalagi, selama lima tahun ke belakang, sudah tak pernah lagi ada perbincangan mengenai kebakaran hutan di ranah internasional.

"Jangan sampai kita ini malu di Asean Summit pertemuan negara-negara Asean, ada satu, dua, atau tiga negara yang membicarakan soal ini lagi," kata Presiden Jokowi saat memberi pengarahan di Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 22 Februari.

Dia menegaskan, kepala daerah dan seluruh jajarannya harus mampu mencegah karhutla. Hal ini harus dilakukan agar dunia internasional khususnya negara di regional Asean tak menganggap Indonesia abai dengan masalah ini.

"Saya titip itu, malu kita dipikir kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Sehingga, penting bagi semua pihak untuk memperhatikan masalah kebakaran hutan meski saat ini ancaman yang lebih nyata berasal dari bencana banjir dan tanah longsor.

"Kesiapan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor. Kita harapkn rencana pencegahan yang detail dan matang, sinergi yang kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam rakornas tersebut Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di awal 2021. Setidaknya pada Januari lalu, kebakaran hutan teradi di Aceh dengan 3 kejadian, Sumatera Utara 9 kejadian, Riau 29 kejadian, Kepulauan Riau 4 kejadian, Jambi 2 kejadian.

Kemudian kebakaran hutan juga terjadi di Kalimantan Barat 52 kejadian, Kalimantan Tengah 12 kejadian, Sulawesi Tenggara 20 kejadian dan Papua ada 1 kejadian.

Sehingga, saat ini upaya pengendalian kebakaran hutan seperti yang dilakukan pada 2020 lalu akan dilanjutkan seperti operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) bersama dengan BPPT, TNI AU, BNPB, yang didukung dengan data dan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BMKG.

"Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat melalui pembinaan masyarakat peduli api atau paralegal MPA, juga akan segera   dilaksanakan di wilayah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan,  baik di Sumatera dan Kalimantan maupun wilayah-wilayah lainnya," pungkasnya.