Angka Deforestasi dan Karhutla Berhasil Ditekan Pemerintah, FAO Berikan Apresiasi

JAKARTA - Food And Agriculture (FAO) mengapresiasi tingkat deforestasi atau perambahan hutan di Indonesia yang berhasil ditekan pemerintah hingga 90 persen. Apresiasi ini diberikan setelah mereka mendalami State of Indonesia’s Forests (SoIFO) 2020 yang terdapat data terkait kemajuan perhutanan Indonesia.

"Tingkat deforestasi telah turun hampir 90 persen sejak titik tertinggi pada awal abad ini. Kami melihat komitmen pemerintah untuk memerangi deforestasi. Ini sangat penting," kata FAO Representative ad interim for Indonesia, Richard Trenchard seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima VOI, Kamis, 31 Desember.

Apresiasi juga diberikan FAO karena pemerintah mampu mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Richard bahkan memuji teknik modifikasi cuaca yang kerap dilakukan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

"Kami memuji upaya yang telah digunakan untuk mengatasinya, mulai dari teknologi modifikasi cuaca sebelum puncak musim kemarau, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran," ungkapnya.

Lebih lanjut, organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, konservasi dan restorasi pada 16 juta hektare lahan gambut.

Menurut Richard, Direktorat Jenderal KSDAE, telah melakukan pekerjaan penting untuk mengelola tantangan ini secara efektif. Apalagi, Indonesia memiliki 554 kawasan konservasi dengan luas total 27,4 juta hektar sehingga pekerjaan ini dianggap luar biasa.

Terakhir, Richard juga memberikan apresiasi terhadap inovasi pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memantau sumber daya hutan termasuk komitmen memulihkan lebih dari 600 ribu mangrove hingga tahun 2024.

Selain itu, upaya berkelanjutan pemerintah untuk menangani mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta komitmen menyelesaikan konflik penguasaan lahan juga dinilai menjadi hal yang patut diberikan apresiasi.

Kemudian, FAO juga menyatakan dukungannya pada KLHK yang terlibat langsung di empat dari tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024.

"Izinkan saya sekali lagi memuji Menteri Siti dan Kementerian atas laporan yang luar biasa ini," ungkap Richard.

"FAO dan mitra lainnya di PBB, termasuk lembaga lain yang berbasis di Roma, IFAD dan WFP bersama dengan UNDP, UNEP, UNOPS, terus bekerja bahu membahu mendukung Kementerian dan bagian pemerintah lainnya, menghadirkan teknologi terbaru, pendekatan inovatif, kapasitas teknis untuk pekerjaan Kementerian yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa sumber daya hutan Indonesia dikelola secara lestari dan bahwa banyak tantangan penting yang masih tersisa dapat diatasi di masa depan," imbuhnya.

Sementara terkait terbitnya SoIFO, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, tidak banyak negara mampu menyusunnya. Terbitnya SoIFo 2020 ini, kata dia, menjadi janji pemerintah Indonesia yang meskipun non legally binding tapi akan terus diperbaharui pada masa mendatang.

''Kehadiran SoIFo 2020 ini menjadi penting, terutama bagi jajaran yang selalu diingatkan untuk selalu Write You Do, dan Do What You Write. Jangan mengarang-ngarang. Dengan prinsip sesederhana itu juga kita membangun nilai-nilai produktif bagi bangsa ini, disamping membangun energi positif yang sedang sangat-sangat dibutuhkan,'' pungkasnya.