Kapolda dan Pangdam yang Gagal Atasi Karhutla, Siap-siap Dicopot Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot para petinggi TNI dan Polri di daerah jika mereka bila tak mampu menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya.

Hal ini disampaikan olehnya dalam Rakorna Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Jakarta.

"Kesepakatannya adalah bagi pangdam, kapolda, kapolres, danrem, dandim, yang baru, agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama," kata Jokowi saat memberikan pengarahan seperti yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 22 Februari.

"Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama belum saya ganti. Saya kira, kita masih ingat semua kalau ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat yaitu dicopot, yaitu diganti," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung adanya sejumlah kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi sejak Januari lalu serti di Riau dan Kalimantan Barat. Dia meminta para kepala daerah dan seluruh stakeholder untuk memperhatikan masalah ini agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Dalam rakornas itu, Jokowi juga menyebut ada sejumlah upaya yang harus dilakukan oleh para kepala daerah dan jajarannya dalam menangani masalah karhutla. Pertama adalah melakukan memprioritaskan masalah pencegahan.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan agar kejadian kebakaran hutan tidak menimbulkan dampak serius seperti yang terjadi di negara lain. "Jangan terlambat, di negara besar pun ada kejadian kebakaran yang gede-gede saya kira saudara-saudara tahu semua, sampai ada kota yang ikut terbakar," tegas eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Kedua, Jokowi meminta agar monitoring dan pengawasan harus selalu diterapkan hingga ke tingkat bawah dengan melibatkan babinsa, bhabinkamtimas, dan kepala desa. Selain itu, unsur ini juga bisa melakukan pencegahan dengan melakukan edukasi secara terus menerus.

"Ketiga, kita perlu mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang," kata Jokowi.

Keempat, dia menyebut penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi perlu dilanjutkan. "Saya perintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar ini jadi fokus," ungkapnya.

"Pastikan kawasan hidrologi gambut sehingga permukaan air tanah terjaga di kondisi yang tinggi, buat banyak embung, banyak kanal, sumur bor dengan berbagai teknik pembasahan lain sehingga lahan gambut tetap basah," imbuh dia.

Berikutnya, dia meminta para kepala daerah dan stake holder tak terlambat dalam mengendalikan api. Sebab, ketika api membesar maka akan makin sulit dikendalikan.

"Terakhir saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, saya kira Kapolri tahu apa yang harus dilakukan di sini karena kita sudah pengalaman lakukan kemarin-kemarin, penegakan hukum kepada siapapun yang karhutla baik di konsesi milik perusahaan atau masyarakat diterapkan," tutup Jokowi.