TPN Tegaskan Tak Ada Data Sensitif dan Rahasia Diminta Ganjar ke Prabowo Saat Debat Soal Pertahanan

JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Andi Widjajanto menegaskan tak ada data sensitif dan rahasia terkait pertahanan yang diminta oleh capres nomor urut tiga saat debat kemarin, Minggu 7 Januari malam.

Ganjar disebut Andi justru minta data yang harus diketahui publik dan harusnya bisa dijelaskan capres nomor urut, Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Salah satunya, terkait capaian minimum TNI atau Minimum Essential Force (MEF).

“Yang kami pilih adalah data-data yang kemudian relevan dengan debat pertahanan. Sekali lagi data itu adalah informasi terbuka, tidak rahasia, sensitif,” kata Andi kepada dalam diskusi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari.

Andi bilang data yang diminta dalam debat itu juga diperbolehkan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik untuk dibuka dan dikonsumsi masyarakat umum. Begitu juga dengan yang disampaikan Ganjar dalam debat.

“Karena data itu ada di websitenya Kemenkeu, data itu ada di websitenya Kemenko Polhukam, data itu juga ada di website lembaga-lembaga kajian global yang dipercaya,” tegasnya.

“Kami penting menyampaikan data-data itu untuk menunjukkan kondisi Indonesia yang objektif seperti apa,” sambung eks Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo tidak mau membuka sejumlah data dalam debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di antaranya, terkait minimum essential force (MEF) yang disinggung Ganjar dan Anies.

Meski menyebut data yang disajikan Ganjar salah tapi Prabowo tak mau mengungkap data yang dimilikinya. Alasannya, ia tak akan punya cukup waktu untuk memberikan penjelasan yang benar sehingga Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak bertemu di luar acara debat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid menilai capres lain tak paham isu pertahanan. Mereka dianggap tak memikirkan risiko buka-bukaan data di depan publik.

“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 8 Januari.

“Apalagi debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain,” sambung politikus Partai Golkar itu.