JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta tergenang banjir, mulai dari jalan raya hingga pemukiman. Namun, jajaran Pemprov DKI, dalam beberapa waktu ini, tidak mengungkap informasi apapun mengenai lokasi banjir dan penanganan yang telah dilakukan.
Sejak kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI tidak menyebarkan data mengenai daerah yang tergenang. Kapusdatin BPBD DKI M. Insaf tidak dapat dihubungi melalui sambungan telepon. Begitu juga dengan Plt Kepala BPBD DKI Sabdo Kurnianto.
Dalam akun media sosialnya, BPBD DKI dan jajaran Pemprov DKI lainnya hanya memberi informasi mengenai status tinggi muka air di sejumlah pintu air di Jakarta. Sayangnya, tidak ada informasi wilayah mana saja yang terdampak banjir.
Bahkan, dalam aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemprov DKI, disebutkan bahwa tidak ada RT yang terdampak banjir. Hal ini berbeda dengan kondisi banjir hari ini yang melanda sebagian wilayah Jakarta, seperti Cipinang Melayu.
Ada apa dengan anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini?
BACA JUGA:
Melihat hal ini, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menganggap ada yang ditutu-tutupi dari bungkamnya jajaran Pemprov DKI mengenai informasi banjir.
"Kesan yang mereka berikan adalah menutup-nutupi informasi yang cenderung memburuk dan ketidakmampuan mengatasi banjir," kata Gilbert saat dihubungi, Jumat, 19 Februari.
Kata Gilbert, hal ini bukan sikap pemerintahan yang baik. Semestinya, keterbukaan terhadap masalah mesti tetap dilakukan demi transparansi.
"Kita tidak tahu persis apa alasannya. Hanya asumsi bahwa jumlah titik banjir bertambah dan tidak tertangani, sehingga tidak di-update," tutur dia.