Tak Terima TGUPP-BUMD DKI Era Anies Disebut Ordal, Timnas AMIN Singgung Posisi KSP Jokowi

JAKARTA - Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Angga Putra Fidrian membantah bahwa barisan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI dan petinggi BUMD DKI semasa kepemimpinan Anies Baswedan merupakan orang dalam (ordal).

Bantahan ini menanggapi tudingan mantan juru bicara Anies-Sandiaga di Pilkada DKI 2017, Anggawira soal TGUPP-BUMD DKI merupakan ordal yang dibawa Anies di pemerintahan.

Menurut Angga Putra, pekerjaan TGUPP sebagai pembisik kebijakan gubernur semasa Anies menjabat lazim digunakan di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Bahkan, Angga memandang hal ini juga dijalankan pada tatanan pemerintah pusat, yakni orang-orang yang duduk di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Padahal TGUPP di Jakarta, tim akselerasi pembangunan di Jawa Barat, UKP4, KPS, itu kan eksekutif office, ya. Itu parktik lazim di kebijakan publik," kata Angga Putra kepada wartawan, Senin, 18 Desember.

Lagipula, Angga kembali menjelaskan maksud Anies soal fenomena ordal di pemerintahan yang disinggung dalam debat capres merupakan tindakan yang erat kaitannya dengan praktik nepotisme.

"Yang di-address pak Anies di debat itu kaitannya sama ordal yang mmpengaruhi kebijakan negara. Ada ketua MK yang tebukti melanggara etik, itu orang dalam karena adik ipar (Jokowi). Lalu ada kaitannya sama cawapres, Wali Kota Medan dan Solo," ungkap Angga.

Sebelumnya, Anggawira menuding calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membawa ordal di lingkaran kekuasaannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, yakni pada barisan TGUPP dan BUMD.

"Saya juga orang yang mengetahui secara langsung, boleh diperiksa latar belakang orang dekat Mas Anies yang menjadi komisaris di BUMD. Seharusnya Mas Anies kritis terhadap dirinya sendiri, sebelum dia mengkritik orang lain,” ujar Anggawira beberapa waktu lalu.