JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tegas dalam memberikan informasi utamanya saat memberikan informasi tentang penindakan.
Hal ini disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi (Wapimred) VOI, Moksa Hutasoit dalam acara diskusi yang digelar KPK saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Rabu, 13 Desember.
Ia mengingatkan segala yang keluar dari lembaga antirasuah tak boleh menimbulkan informasi sumir.
“Perbaiki komunikasi publiknya dulu,” kata Moksa saat diskusi di Istora Senayan, Jakarta.
Moksa menyoroti penindakan yang selama ini jadi anak emas KPK bahkan dianggap tak terpublikasi dengan baik.
“Bagaimana bisa KPK yang zaman dulu firm dalam menetapkan orang sebagai tersangka tiba-tiba, ya, kita banyak tahulah dia ada sprindik (surat perintah penyidikannya) atau tidak,” tegasnya.
“Ini tidak bisa pasti, apakah sudah tersangka atau belum. Itu untuk penindakan,” sambungnya.
Sementara soal pencegahan, Moksa menilai sebaiknya KPK maupun Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bisa mengerjakan banyak hal yang dekat dengan masyarakat.
“Bukan berarti tidak penting isu elite, Stranas PK misalnya, tentang isu-isu hilirisasi mineral, batu bara, segala macam itu penting tapi coba down to earth, yang lebih menyentuh publik,” tegasnya.
“Ketika itu dilakukan dengan baik, percayalah KPK dan Stranas PK akan mendapat simpati publik,” sambung Moksa.
Pemimpin Redaksi (Pemred) Narasi, Zen RS juga menyoroti komunikasi publik KPK untuk meningkatkan kredibilitasnya. “Kalau undang-undang, dan lainnya itu sudah political things yang bukan authoritynya KPK juga melakukan yang bisa dilakukan teman-teman KPK adalah lebih proper, lebih decent, dan lebih patut,” katanya dalam kesempatan yang sama.
BACA JUGA:
“Kan susah ya, kita mau membantu KPK tapi apakah jubirnya atau siapanya tiba-tiba ngomong nyebelin. Itu tuh makin enggak bisa ditolong. Jadi bersikap lebih proper, lebih decent, terhadap aspirasi masyarakat,” pungkas Zen.