JAKARTA - Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mencabut embargo senjata terhadap Somalia setelah 32 tahun, untuk memungkinkan pemerintahan yang didukung Barat memodernisasi militernya memerangi kelompok Al Shabab.
Keputusan DK PBB pada Jumat lalu disambut baik oleh sekutu utama pemerintah Somalia, Inggris dan AS. Namun, itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi para kritikus yang khawatir akan terjadi gelombang masuk persenjataan modern ke wilayah yang sudah dipenuhi konflik dan senjata terlarang.
Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud mengatakan, pencabutan embargo akan memungkinkan pemerintah mengimpor persenjataan canggih yang sangat dibutuhkan untuk membela negara dan mengalahkan teroris.
"Hari ini, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Somalia, embargo senjata di negara kami telah dicabut. Mulai hari ini, tergantung pada kemampuan kita, kita bebas membeli senjata apa pun yang kita inginkan dari dunia," kata Presiden Mohamud, dilansir dari The National News 4 November.
Kelompok Al Shabab diketahui terafiliasi dengan kelompok teroris Al Qaeda. Pasukan Al Shabab sering menyerbu pangkalan militer Somalia yang terpencil, kemudian kabur dengan membawa senjata dan peralatan lainnya.
Sementara, reaksi beragam datang dari masyarakat umum dan pejabat pemerintah di seluruh Somalia. Banyak pihak yang menyambut baik keputusan tersebut, namun ada juga yang berpendapat bahwa Somalia belum siap untuk mengelola lebih banyak senjata.
Sahal Bare, warga kota pelabuhan Kismayo mengatakan dia meragukan kemampuan pemerintah mengendalikan senjata.
"Saya khawatir sekarang embargo senjata yang telah dicabut, senjata berat mungkin akan jatuh ke tangan milisi suku dan Al-Shabab yang salah. Pemerintah harus menyimpan catatan dan memperketat kontrol senjata," katanya.
Sementara, anggota parlemen Mohamed Harun memperingatkan potensi bahaya dari pencabutan tersebut.
"Saya khawatir, ya kita akan mengalahkan Al Shabab tapi apa jadinya senjata-senjata itu setelahnya, bagaimana kita bisa aman dari senjata-senjata itu," ujarnya.
BACA JUGA:
Dia mengatakan keputusan untuk mencabut embargo senjata merupakan pengakuan atas komitmen pemerintahnya untuk menghormati hukum internasional, mengambil kebijakan untuk mengendalikan penggunaan dan perdagangan senjata.
Diketahui, embargo terhadap Somalia pertama kali diberlakukan pada tahun 1992, untuk memutus aliran senjata ke kelompok yang bertikai, yang telah menyingkirkan Mohamed Siad Barre dan menjerumuskan negara Tanduk Afrika itu ke dalam perang saudara.
Pada tahun 2006, Al Shabab ingin mendirikan pemerintahannya sendiri, melakukan serangan di negara tetangga Kenya, termasuk serangan pada tahun 2013 di pusat perbelanjaan Westgate yang menewaskan 68 orang.