Anies Kaji Program Rumah DP Rp0 se-Indonesia Jika Menang Pilpres

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan akan mengkaji implementasi program Rumah DP Rp0 pada skala nasional jika terpilih sebagai presiden tahun 2024.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Usamah Abdul Aziz (Sami).

"DP nol rupiah itu kan memang bisa saja kita ejawantahkan ke skala nasional," kata Sami di Rumah Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November.

Program Rumah DP Rp0 mulanya digagas Anies sejak kampanye Pilkada DKI 2017. Saat itu, Anies menjanjikan Pemprov DKI membangun 200 ribu unit rumah pada program tersebut.

Setelah beberapa tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Rp0 menjadi 10 ribu unit. Hingga akhir menjabat, target tersebut belum tercapai.

Sami menjelaskan, penerapan program rumah DP Rp0 menjadi salah satu kajian yang akan dijalankan Anies, jika terpilih sebagai presiden, untuk memudahkan masyarakat mendapat hunian milik.

"Jadi DP nol rupiah itu memudahkan untuk pengurangan DP-nya. Yang biasanya memang berat untuk membayar DP yang besar dinolkan dengan bantuan dari pemerintah. Nanti memang bisa dielaborasi. Kita akan masih kaji lagi ke depan," urai dia.

Sebelumnya, Anies mengaku ingin mengubah regulasi mengenai persyaratan kredit pemilikan rumah (KPR) jika terpilih menjadi Presiden. Jika menang Pilpres 2024, Anies berjanji akan membuat regulasi agar perbankan sebagai penyalur fasilitas kredit bisa mempermudah persyaratan masyarakat untuk mencicil rumah.

"Sebenarnya regulasi saja. Regulasi itu diubah kan seluruh perbankan mengikuti skema regulasi. Nah, regulasi itu harus bisa menyelesaikan kebutuhan masalah rumah dan pembiayaan," kata Anies di Jakarta Utara.

Anies menilai, skema pembiayaan KPR selama ini terasa rumit, khususnya bagi masyarakat yang bekerja pada sektor nonformal. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan tak perlu lagi ada anggapan bahwa pekerja nonformal sulit mendapat penghasilan.

"Saat ini skema pembiayaan untuk kredit rumah itu rumit, dan berpihak kepada mereka yang berada di sektor formal, mereka-mereka yang bekerja mandiri, mereka-mereka yang bekerja di sektor informal, selalu kesulitan untuk mengakses," ujar Anies.

"Karena itulah kita ingin me-review, mengubah ketentuan secara mayoritas supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal, kerja mandiri, bisa mengakses juga pada KPR," lanjutnya.