Ingatkan Pimpinan Tak Sembarangan Sebut Orang Jadi Tersangka KPK, Nawawi: Ini Bikin Persoalan!

JAKARTA - Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengingatkan koleganya tak sembarangan menyebut seseorang sebagai tersangka. Tiga Wakil Ketua KPK yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak baru boleh menyampaikan status hukum seseorang lewat konferensi pers resmi.

Hal ini disampaikan Nawawi setelah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pengembangan dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah dilakukan. Hasilnya, seorang pengusaha bernama M. Suryo disebut jadi tersangka.

“Jangan sebelum tindakan penahanan atau tindakan apa sudah keburu ngomong, keceplosan, oh, ini sudah tersangka. Ini menimbulkan persoalan,” kata Nawawi seperti dikutip dari tayangan YouTube KPK RI, Selasa, 28 November.

Nawawi menerangkan aturan penyampaian status tersangka sebelum waktunya akan diperketat. Bukan hanya bagi pimpinan tapi juga struktural KPK untuk mencegah munculnya persoalan.

Bahkan, dirinya memerintahkan pihak Humas untuk tidak ragu menegur jika masih ada yang tak ikut aturan. “Pimpinan juga diomongin dilarang itu, ngomong itu,” tegasnya.

“Ini sudah jadi POB (prosedur operasional baku) kita. POB kan harus dipegang dilaksanakan. Jadi harus betul-betul dijalankan,” sambung Nawawi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sepakat dengan sikap Nawawi. Katanya, persoalan yang mungkin timbul dari cara seperti ini adalah pihak terkait malah melarikan diri.

"Penetapan tersangka tapi orangnya belum ditahan akan memiliki ruang-ruang lain bahkan bisa melarikan diri. Ke depan penetapan tersangka itu harusnya ditahan dulu, agar tidak lari. Lalu dilakukan konfrensi pers supaya ada kepastian hukum dan tidak melarikan diri," ungkapnya.

Diketahui, Johanis Tanak menyebut Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Klaimnya, gelar perkara kasus suap DJKA sudah dilakukan.

“Benar (tinggal menunggu sprindik, red),” kata Johanis saat dikonfirmasi pada Minggu, 26 November.