Bagikan:

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menceritakan sulitnya pemerintah mengambil kebijakan tertentu jika berbeda dengan sikap partai politik di legislatif.

Hal ini dikatakan Anies kepada pada pendukungnya saat berkampanye pada hari pertama di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

"Perjuangan kita bukan hanya untuk eksekutif, tapi juga legislatif. Saya meyakini pengalaman di Jakatra kemarin, ketika kita tidak memegang palu di DPRD. Ada agenda-agenda penting yang tidak bisa dilaksanakan," kata Anies, Selasa, 28 November.

Gubernur DKI periode 2017-2022 ini mengulas sulitya Pemprov DKI selama kepemimpinannya untuk menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta karena mayoritas fraksi DPRD DKI tak mengusungnya di Pilkada DKI 2017 lalu.

Pemprov DKI diketahui memiliki saham PT Delta sebesar 25,26 persen dan perusahaan bir tersebut memberi dividen kepada Pemprov DKI sekitar Rp50 miliar per tahun.

Rencana Anies untuk menjual kepemilikan saham bir PT Delta Djakarta Tbk yang dijanjikan sejak awal menjabat Gubernur DKI hingga masa jabatannya habis tak terlaksana.

Padahal, Anies telah mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta beberapa kali kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Namun, selalu ditolak Ketua DPRD DKI yang berasal dari Fraksi PDIP selaku pemegang palu anggota dewan.

"DKI Jakarta punya saham di pabrik bir. Memang pemerintah perlu punya saham di pabrik bir? Jadi harus diapain? Dijual, dilepas. Tapi untuk dilepas harus proses di DPR. Karena palu partai enggak di partai pendukung, jadinya diberentiin terus," urai Anies.

Atas dasar itu, Anies ingin partai pendukungnya menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2024. Sehingga, jika memenangkan Pilpres 2024, kebijakan yang diambil Anies tak terhambat di DPR RI.

"Insyallah pemilu besok partai pengusung bisa dapat suara besar sehingga kita bisa memenangkan DPR juga," imbuhnya.