Kecam Rencana Israel Perluas Permukiman Ilegal di Palestina saat Krisis Gaza, Diplomat UE: Pelanggaran Berat

JAKARTA - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengecam keputusan Pemerintah Israel yang menyediakan dana guna memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

"Saya terkejut mengetahui bahwa di tengah perang, Pemerintah Israel siap memberikan dana baru untuk membangun lebih banyak permukiman ilegal," ujarnya, melansir Daily Sabah 27 November.

"Ini bukan pembelaan diri dan tidak akan membuat Israel lebih aman. Pemukiman tersebut merupakan pelanggaran berat HHI, dan merupakan tanggung jawab keamanan terbesar Israel,” tulisnya di media sosial X, menggunakan singkatan Hukum Humaniter Internasional.

Borrell sendiri berpartisipasi dalam Forum Persatuan Mediterania yang digelar di Barcelona, Spanyol pada Hari Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Borrell juga memperkuat usulan solusi dua negara, yang didukung oleh semua negara besar di dunia, termasuk Uni Eropa.

I’m appalled to learn that in the middle of a war, the Israeli gov is poised to commit new funds to build more illegal settlements.

This is not self-defence and will not make Israel safer. The settlements are grave IHL breach, and they are Israel’s greatest security liability.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 27, 2023

"Permukiman tersebut merupakan tanggung jawab keamanan terbesar Israel dan merupakan pelanggaran hukum internasional; negara Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza adalah jaminan terbaik bagi keamanan dan perdamaian Israel," ujar Borrell.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyambut baik gencatan senjata Hamas-Israel sebagai langkah kunci untuk mengakhiri krisis yang sedang berlangsung.

"Gencatan senjata selama empat hari merupakan langkah pertama yang penting dalam konflik Israel-Hamas, namun masih diperlukan lebih banyak lagi untuk menemukan jalan keluar dari krisis ini," jelasnya.

Dia menyerukan perpanjangan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang akan berakhir pada Senin malam waktu setempat.

“Jeda ini harus diperpanjang agar hal ini berkelanjutan dan bertahan lama sambil mengupayakan solusi politik,” tambahnya.

Sebelumnya pada Hari Minggu, Borrell menuntut agar resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai jeda kemanusiaan di Gaza harus dilaksanakan.

"Keputusan Dewan Keamanan bukan sekedar kata-kata. Keputusan itu harus dilaksanakan," tegas Borrell.