JAKARTA - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mengusulkan penangguhan dialog politik blok tersebut dengan Israel, dengan alasan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam perang di Gaza, menurut empat diplomat dan sebuah surat yang dilihat oleh Reuters.
Dalam surat yang dikirim pada Hari Rabu kepada para menteri luar negeri anggota UE menjelang pertemuan mereka Hari Senin mendatang, Borrell mengutip "kekhawatiran serius tentang kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza", mengatakan "sejauh ini, kekhawatiran ini belum ditangani secara memadai oleh Israel".
Dialog politik tersebut diabadikan dalam perjanjian yang lebih luas pada hubungan antara UE dan Israel, termasuk hubungan perdagangan yang luas, yang mulai berlaku pada Bulan Juni 2000.
"Mengingat pertimbangan di atas, saya akan mengajukan proposal UE harus menggunakan klausul hak asasi manusia untuk menangguhkan dialog politik dengan Israel," tulis Borrell, melansir Reuters 14 November.
Penangguhan tersebut memerlukan persetujuan dari semua 27 negara UE, yang menurut para diplomat sangat tidak mungkin.
Beberapa negara menolak ketika seorang pejabat senior Uni Eropa memberi pengarahan kepada para duta besar di Brussels, Belgia tentang usulan tersebut pada Hari Rabu, kata tiga diplomat, yang berbicara dengan syarat anonim.
Usulan Borrell dimaksudkan untuk mengirimkan sinyal keprihatinan yang kuat tentang perilaku Israel dalam perang tersebut, kata seorang diplomat.
Rencananya, usulan itu akan dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri, pertemuan terakhir yang akan dipimpinnya sebelum mengakhiri masa jabatan lima tahunnya.
Terpisah, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan minggu lalu, hampir 70 persen dari korban jiwa yang telah diverifikasi dalam perang tersebut adalah wanita dan anak-anak, mengutuk apa yang disebutnya sebagai pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.
Sementara, Israel mengatakan pihaknya dengan tegas menolak laporan tersebut. Militer Israel mengatakan tindakannya "sesuai dengan prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas, dan didahului oleh penilaian yang cermat terhadap potensi bahaya sipil".
Diketahui, Uni Eropa telah berjuang untuk menemukan posisi bersatu yang kuat mengenai perang Gaza, yang dipicu oleh serangan oleh militan Palestina Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Blok tersebut telah meminta Hamas untuk membebaskan semua sandera Israel, serta kedua belah pihak untuk menghormati hukum internasional.
BACA JUGA:
Beberapa negara Uni Eropa seperti Republik Ceko dan Hongaria adalah pendukung setia Israel. Sementara yang lain seperti Spanyol dan Irlandia menekankan dukungan mereka terhadap Palestina.
Salah satu diplomat mengatakan ada "keheranan" di antara para duta besar tentang "kurangnya proses dan persiapan" seputar proposal tersebut.
Tindakannya membuat Uni Eropa "lebih terpecah dari sebelumnya," kata diplomat itu.