Politisi Swedia Usul Pelarangan dan Penghancuran Masjid, PM Kristersson: Kami Tidak Menghancurkan Tempat Ibadah

JAKARTA - Perdana Menteri Swedia menegaskan "kami tidak menghancurkan tempat ibadah", setelah seorang politisi sayap kanan mengusulkan pelarangan masjid baru dan penghancuran masjid yang sudah ada di negara itu.

Komentar itu disampaikan PM Ulf Kristersson, setelah seruan Jimmie Akesson, pemimpin Partai Demokrat Swedia, sekutu pemerintah yang beraliran sayap kanan. Kendati bukan anggota penuh koalisi yang berkuasa, namun partai itu menjadi mitra kerja sama, setuju untuk membantu membentuk kebijakan dengan imbalan dukungan di parlemen.

"Dalam jangka panjang, kita harus mulai menyita dan menghancurkan masjid-masjid yang menjadi sumber propaganda anti-demokrasi, anti-Swedia, homofobik dan anti-Semit," kata Akesson pada akhir pekan, menambahkan pembangunan masjid baru tidak boleh dibiarkan, melansir The National News 27 November.

Menanggapi itu, PM Kristersson tegas menolak usulan tersebut.

"Di Swedia, kami tidak menghancurkan tempat ibadah," tegasnya kepada kantor berita Swedia TT.

Sementara itu, Michael Sahlin, mantan duta besar Swedia untuk Turki memperingatkan, pernyataan Akesson dapat mempersulit upaya negara tersebut untuk menjadi anggota NATO, yang telah mengalami banyak masalah.

"Turki sudah mengetahui bahwa Partai Demokrat Swedia pernah mengatakan hal-hal yang bermasalah di masa lalu, namun pembicaraan pemimpinnya mengenai pembongkaran masjid sangatlah ekstrem dan disayangkan," kata Sahlin kepada stasiun televisi Swedia SVT.

"Pernyataan Akesson membawa beban berbeda bagi keanggotaan Swedia di NATO," tandasnya.

Diketahui, Swedia dan Finlandia meminta bergabung dengan NATO pada Mei tahun lalu, beberapa bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Untuk menjadi anggota, kedua negara tersebut harus mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota pakta pertahanan tersebut tanpa terkecuali, termasuk Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat itu mengajukan keberatan atas apa yang disebutnya sebagai perlindungan negara-negara Nordik terhadap orang-orang yang dianggap Turki sebagai teroris, serta embargo perdagangan pertahanan mereka.

April ini, Turki meratifikasi dukungan terhadap Finlandia namun belum dengan Swedia, menuntut Stockholm agar Swedia mengambil langkah lebih lanjut untuk mengekang anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai teroris oleh Uni Eropa dan AS.

Sebagai tanggapan, Stockholm memperkenalkan undang-undang yang menjadikan keanggotaan organisasi teroris ilegal, sekaligus mencabut pembatasan ekspor senjata ke Turki. Dikatakan pihaknya telah menjunjung tinggi bagiannya dari kesepakatan yang ditandatangani tahun lalu.