PM Kristersson: Swedia akan Memenuhi Kewajiban Dalam Melawan Ancaman Teroris

JAKARTA - Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan, negaranya akan memenuhi semua janji kepada Turki mengenai masalah keamanan Ankara terkait kelompok teroris, yang telah menjadi hambatan dalam proses persetujuan keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Saya ingin meyakinkan semua orang Turki, Swedia akan memenuhi semua kewajiban yang diminta Turki dalam melawan ancaman teroris," kata PM Kristersson pada konferensi pers bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, usai pembicaraan bilateral di ibu kota Ankara, dilansir dari Daily Sabah 9 November.

Perdana Menteri Swedia mengakui masalah keamanan Turki, mengatakan Stockholm memahami Ankara sedang melancarkan perang melawan kelompok teroris PKK dan ingin membantu perjuangan itu.

Sementara itu, Presiden Erdogan menyoroti keprihatinan Ankara terhadap kelompok-kelompok teroris, saat dia menyambut baik pernyataan PM Swedia tentang kepatuhan terhadap memorandum Madrid.

"Swedia menginginkan keanggotaan NATO untuk keamanannya sendiri dan Turki ingin melihat Swedia bekerja sama dengan Ankara untuk menghilangkan masalah keamanannya," ujar Presiden Erdogan.

Lebih lanjut Presiden Erdogan juga mengatakan, Ankara senang bahwa Pemerintah Swedia yang baru mengatakan akan mematuhi nota tripartit yang ditandatangani di Madrid, Spanyol.

Menanggapi pertanyaan tentang bagian mana dari perjanjian yang belum dipenuhi Swedia, Presiden Erdogan merujuk pada ekstradisi teroris yang dicari oleh Turki, serta propaganda teroris di negara tersebut.

"Organisasi teroris PKK/PYD/YPG, FETÖ, dan DHKP-C harus dicegah dari mengeksploitasi lingkungan demokratis Swedia," tegas Presiden Erdogan.

"Sangat penting bahwa Swedia mengekstradisi teroris yang dicari oleh Turki, termasuk tokoh senior FETÖ Bulent Kene," tambahnya.

Sementara itu, Parlemen Swedia diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara minggu depan, terkait Undang-Undang kontraterorisme baru di tengah kekhawatiran Turki pada tawaran NATO.

Presiden Erdogan juga mengatakan, dimulainya kembali ekspor senjata ke Turki baru-baru ini merupakan langkah positif.

Otoritas Swedia yang ditugaskan untuk mengendalikan ekspor bahan perang, mengizinkan dimulainya kembali ekspor peralatan militer ke Turki pada Bulan September, membalikkan larangan yang berlaku sejak 2019.

Diketahui, Swedia dan Finlandia telah memberlakukan embargo ekspor senjata ke Turki, setelah operasi militernya yang berusaha membersihkan Suriah utara dari PKK dan YPG pada tahun 2019.

Sementara, setiap pengajuan untuk bergabung dengan NATO membutuhkan dukungan dari masing-masing 30 anggotanya. Turki, yang telah menjadi sekutu NATO selama lebih dari 70 tahun, mengatakan tidak akan mengubah pandangannya kecuali negara-negara Nordik mengambil langkah nyata tentang keprihatinannya.