Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Nawawi Pomolango sudah tepat menjadi Plt Ketua KPK menggantikan Firli Bahuri. Sebab, sosok tersebut itu paling senior di antara wakil ketua komisi antirasuah lainnya dan tak bermasalah.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan mengangkat Nawawi sebagai Plt Ketua KPK.

Pemberhentian dilakukan setelah dia jadi tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

“Rasanya Pak Nawawi adalah sosok yang tepat karena yg paling senior diantara kami pimpinan yang ada, sehingga harapannya memiliki lebih kebijakan, serta beliau diterima atau tidak memiliki resistensi dari insan KPK,” kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan yang dikutip Senin, 27 November.

Ghufron menyatakan akan mendukung penuh Nawawi sebagai pengganti Firli. Apalagi, Keppres penunjukkan tersebut sudah diterima KPK.

Ia berharap ke depan Nawawi bisa bekerja maksimal mengembalikan muruah komisi antirasuah yang tercoreng karena dugaan yang menjerat Firli. “Bagi kami ini saatnya kami membuka diri untuk memperbaiki semua hal baik internal dan eksternal,” tegasnya Ghufron.

“Kami yakin Pak Nawawi mampu kembali bergandengan dengan semua elemen bangsa pejuang antikorupsi,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi sudah meneken Keppres pemberhentian Firli dan penunjukkan Nawawi sebagai Plt Ketua KPK. Penandatanganan dilakukan setibanya dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada Kamis malam, 24 November.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Nawawi mampu mengembalikan nama baik komisi antirasuah setelah Firli dinonaktifkan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

“Kita mengharapkan bahwa pengganti (Firli Bahuri) ini supaya bekerja lebih baik. Supaya penegakan hukumnya lebih ditingkatkan lagi," ujar Ma'ruf di sela kegiatan di Bratislava, Slovakia, Sabtu waktu setempat, 25 November.

"Jangan sampai lembaga-lembaga penegak hukum kita itu kemudian kredibilitasnya turun sehingga perlu dibenahi," pungkasnya.