Bagikan:

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menekankan pentingnya peran polisi hutan sebagai garda terdepan pengamanan di wilayah-wilayah ujung serta belantara Indonesia.

"Keterampilan dan kapasitas polisi hutan merupakan hal yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis 23 November, disitat Antara.

Pada 23 November 2023, Menteri Siti melaksanakan upacara penutupan pendidikan dan pelatihan pembentukan polisi hutan di Lapangan Situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

Dia bertindak, sebagai inspektur upacara yang juga dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama KLHK, Kepala Lemdiklat Polri, Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Baharkam Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Polri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, serta Kepala UPT KLHK, serta para peserta pendidikan dan pelatihan.

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi polisi hutan sebagai salah satu rumpun jabatan fungsional binaan KLHK, katanya, berbagai upaya peningkatan kompetensi terus dilakukan dan ke depan akan semakin ditingkatkan.

Selain itu, tata hubungan kerja polisi hutan di berbagai tingkatan institusi pusat dan daerah juga terus ditajamkan dan sinkronkan sehingga usaha perlindungan dan pengamanan hutan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Ia mengaku, telah menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal KLHK, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK, Dirjen Gakkum serta Dirjen KSDAE untuk menyiapkan naskah akademik kebutuhan formasi polisi hutan di tingkat tapak dan rencana induk pengembangan SDM sebagai petunjuk bersama.

Polisi hutan, lanjut dia, secara historis telah dirasakan sumbangsih dan kerja nyata di setiap perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional melalui berbagai aktivitas pengelolaan sumber daya alam hutan dan keanekaragaman hayati.

Menteri Siti menyampaikan tiga pesan yang harus dilakukan sebagai anggota polisi hutan, baik di lingkup KLHK maupun institusi di pemerintahan daerah, yakni pertama menampilkan versi terbaik kualitas diri dengan terus menjaga integritas dan meningkatkan kinerja secara profesional.

Kedua, membangun strategi proaktif dan preventif dengan tindakan yang humanis, serta ketiga terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan jajaran lembaga Polri, TNI, dan elemen masyarakat lainnya secara inklusif.

Peserta pendidikan dan pelatihan 487 orang terdiri atas 441 laki-laki dan 46 perempuan.

Sebanyak 388 orang merupakan polisi hutan KLHK yang berasal dari Ditjen KSDAE 315 orang, Ditjen Penegakan Hukum LHK 56 orang, dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim 16 orang, serta instansi pemerintah daerah 99 orang.