Menko PMK Sebut Makanan Tambahan Program Stunting Pemkot Depok Tak Layak

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyoroti menu makanan tambahan program cegah stunting di Kota Depok, yang viral. Ia menilai, menu tambahan pada program tersebut tidaklah layak diberikan sebagai makanan penambah gizi bagi anak yang membutuhkan.

"Saya belum melihat urgensi tidaknya untuk diteliti apakah itu memang memenuhi syarat. Tetapi kalau saya baca penjelasan dari berita, itu sangat tidak layak itu untuk makanan tambahan, kata Muhadjir, Selasa 21 November.

"Karena makanan tambahan itu harus memenuhi syarat karbohidratnya, protein hewani, vitamin, dan mineralnya. Harus betul-betul memenuhi syarat cukup. Terutama yang saya lihat dari sisi penyediaan protein hewaninya yang kurang," sambung Muhadjir.

Kendati demikian, Muhadjir mengakui, pemerintah pusat belum menetapkan patokan menu untuk program pencegahan stunting. Alasannya, ia berharap program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan sumber makanan yang ada di masing-masing wilayah.

Ia juga mengusulkan, pembelian bahan makanan hingga distribusi ke penerima bantuan, dapat dilakukan dengan memberdayakan warga setempat.

Sebelumnya, program makanan tambahan untuk mencegah stunting di Kota Depok sempat menjadi sorotan karena temuan makanan berupa nasi dan kuah sup. Warga juga menyoroti ukuran porsi yang terlihat minim, karena penerima hanya mendapatkan dua potong tahu dan otak-otak.

Program ini dijalankan hingga Desember 20223 dengan anggaran sebesar Rp 4,4 miliar, dengan nilai Rp 18.000 per paket.

Muhajir pun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak main-main dalam melaksanakan program pencegahan stunting.

"Saya minta betul pada semua kepala daerah untuk tidak main-main dengan penyediaan makanan tambahan dalam rangka untuk penanganan stunting," pinta Muhadjir.

Ia menegaskan kepada pemerintah daerah agar menggunakan anggaran terutama APBD yang sudah ada.

"Jadi ini saya mohon tidak hanya di daerah tertentu semua pejabat daerah untuk tidak main-main di dalam menggunakan anggaran terutama APBD. Dana daerah dengan dana desa bisa digunakan bersama-sama," kata dia.

Program pencegahan stunting dinilainya sangat penting karena berkaitan dengan target Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.

"Karena ini berkaitan dengan target dari presiden yang 14%. Juga jangka panjang untuk menyiapkan Generasi Emas tahun 2045. Mereka kan sekarang yang baru lahir atau yang umur 3 tahun, itu berarti kan nanti tahun 2045 itu sekitar 23 tahun. Ya berarti memang mereka akan sangat dibutuhkan tenaganya ke depan untuk Indonesia pasca 2045 itu," tegas dia.