JAKARTA - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sri Yanuarti mengatakan peran aktif masyarakat sipil penting dalam menjaga netralitas TNI selama pelaksanaan Pemilu 2024.
"Persoalan netralitas TNI ini juga sangat bergantung dari pengawasan-pengawasan kelompok sipil," kata Sri dalam diskusi "Dinamika Suksesi Kepemimpinan TNI dan Pola Kerja Sama Pertahanan" di Jakarta, Selasa 21 November, disitat Antara.
Menurut Sri, kelompok sipil memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan mengkampanyekan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam menghadapi pesta demokrasi di Indonesia.
"Kelompok-kelompok sipil itu harus tetap menggaungkan pentingnya netralitas TNI dalam Pemilu 2024," tambahnya.
Sri menekankan pentingnya kelompok sipil memiliki keberanian melaporkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota TNI kepada pihak berwenang selama pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pemilu, nanti diharapkan mereka mau melaporkan," ucapnya.
Sri mengatakan ketika masyarakat sipil bersatu dalam mengawasi dan memantau netralitas TNI, maka langkah tersebut memiliki potensi untuk mengurangi risiko terjadinya politisasi di lingkungan TNI.
Dia juga berpendapat netralitas TNI akan terjaga apabila presiden tidak memanfaatkan keterlibatan TNI untuk kepentingan politik dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bareskrim Surati Pemprov DKI, Rekomendasi Cabut Izin Usaha KLOUD Sky Dining & Lounge
20 November 2023, 14:41 -
| BERITA
Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, Puan Yakin Berdasarkan Data
20 November 2023, 13:15 -
| BERITA
Hampir Seratus Saksi dan Ahli Sudah Diperiksa untuk Temukan Tersangka Pemerasan SYL
17 November 2023, 08:33
Sri menambahkan bahwa presiden memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan objektivitas dalam meminta jajaran TNI dan Polri tetap netral dalam ranah politik.
Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat sipil terus mengawasi dan memantau netralitas TNI selama proses Pemilu 2024.
"Jadi, saya pikir kita jangan lelah memberikan pengawasan kepada TNI dalam pelaksanaan pemilu nanti," kata Sri.
Dia juga berharap Presiden Joko Widodo, panglima TNI, dan kapolri tetap mempertahankan tingkat objektivitas tinggi dalam menjalankan dan mengawasi Pemilu 2024.
"Kita juga harus mendorong presiden untuk tetap memegang objektivitas dalam pemilu," ujar Sri.
