JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meyakini calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memiliki data sehingga bisa memberikan penilaian skor penegakan hukum di era Pemerintahan Joko Widodo.
“Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” kata Puan dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 November, disitat Antara.
Puan menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang memberikan "rapor merah" atau skor 5 dari skala 1 sampai 10 terkait penegakan hukum di era Pemerintahan Jokowi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Ganjar merasa ada intervensi dalam penegakan hukum, khususnya dalam putusan MK tersebut.
Puan mengatakan yang bisa disampaikan adalah sebuah harapan agar seluruh penegakan hukum yang ada di Indonesia harus berjalan dengan baik, sesuai koridor, tanpa membeda-bedakan atau ada tebang pilih.
“Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih,” kata Puan yang juga Ketua DPR itu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Tanggung Jawab Pak Mahfud
19 November 2023, 20:19 -
| BERITA
Asyik Ngobrol, Bocah 12 Tahun Tersenggol KRL Melintas Stasiun Serpong Tewas
19 November 2023, 22:07 -
| BERITA
Serap Aspirasi Masyarakat Desa di GBK, Gibran: Kalau Masalah Dukung Mendukung Nanti Saja
19 November 2023, 21:36 -
| BERITA
Sadar Tak Dapat Dukungan JK di Pilpres 2024, Ganjar: Tapi Kalau Nanti Dukung Saya Juga Boleh
19 November 2023, 18:27
Adapun kehadiran Puan Maharani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 November, sebagai Ketua DPR untuk mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) bertemu Presiden Joko Widodo, dalam rangkaian MIKTA Speakers Consultation Ke-9.
Puan dalam keterangan sebelumnya menyebut pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden sebagai bagian dari komitmen parlemen untuk siap berkontribusi aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional.
Terkait
