JAKARTA - Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani enggan mengomentari nilai merah penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Ganjar Pranowo.
"Ini kan yang ngomong pak Ganjar. Jadi nanya ke pak Ganjar. Kok nanyanya ke saya terus," ujar Puan, Senin, 20 November.
Namun Puan memastikan, pihaknya akan selalu mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama terkait penegakan hukum. Menurutnya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.
"Yang pasti adalah kita akan mengevaluasi kalau kemudian hal itu benar atau tidak benar. Tapi terkait masalah penegakan hukum akan menjadi satu konsep bagi PDIP ya, penegakan hukum harus dilakukan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih," imbuhnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Firli Merasa Diperlakukan Tak Adil di Kasus SYL Meski Pernah Bertugas di Polri 40 Tahun
20 November 2023, 13:44 -
| BERITA
Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad Gagalkan Pasokan Senjata Api ke KKB di Nduga
20 November 2023, 12:38 -
| BERITA
Firli Bahuri Pastikan Tak Bakal Mundur di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan SYL
20 November 2023, 11:55 -
| BERITA
Polda Jateng Kerahkan 1.300 Personel Amankan 16 Besar Piala Dunia U-17
20 November 2023, 11:50
Meski menjadi parpol pendukung Jokowi, Puan menegaskan, sejak awal bahkan sebelum tahapan pemilu 2024 di mulai, PDIP selalu otokritik terhadap kinerja pemerintahan.
"Dari awal posisi PDIP sampai saat ini pun sebelum masa pemilu kami selalu otokritik atau kami menyampaikan walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri, mengevaluasi program-programnya, sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," tegas Puan.
