Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, Mahfud: Itu Sesudah Putusan MK

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan maksud pasangan calon presidennya, Ganjar Pranowo yang memberi skor 5 pada penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo.

Menurut Mahfud, skor ini diberikan usai adanya polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres. Putusan ini mengakibatkan Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena melanggar kode etik.

"Iya, skala 5 per 10 (penegakan hukum) itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, kan," kata Mahfud saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu, 19 November.

Lagipula, Mahfud yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengklaim kinerja penegakan hukum secara umum di bawah koordinasinya cukup baik.

"Kalau mau yang objektif, Anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir. Penegakan hukum itu 64 persen tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76 persen, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukamnya saya," ungkap Mahfud.

Sebelumnya, Ganjar memandang bahwa penegakan hukum dan demokrasi selama pemerintahan Jokowi menurun. Hal ini buntut polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres dan cawapres.

"Ya dengan kasus ini (MK), jeblok. (Nilainya) 5," ungkap Ganjar pada acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November.

Ganjar memaparkan data yang menunjukkan bahwa persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7 persen. Menurutnya, perlu ada perbaikan yang harus dilakukan, yakni supremasi hukum untuk melindungi seluruh warga.

"Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Sehingga yang harus dilakukan ialah memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik," lanjut dia.

Hal ini dikritik oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid. Nusron justru meminta Ganjar bertanya kepada calon wakil presidennya, Mahfud MD atas penilaian rendah pada aspek penegakan hukum saat ini.

"Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD. Menkopolhukamnya yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum pak Mahfud MD, sebaiknya mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada pak Mahfud MD," kata Nusron saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu, 19 November.