Pencarian Harun Masiku Dipastikan Wakil Ketua KPK Tak Terkait Dugaan Pemerasan yang Libatkan Firli

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pencarian Harun Masiku yang jadi buronan terus dilakukan. Proses ini sudah diputuskan sejak lama dan disepakati oleh para pimpinan.

Hal ini disampaikan Alexander menanggapi anggapan pencarian Harun dikebut karena Ketua KPK Firli Bahuri terseret dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

“Semua tindakan KPK diputuskan oleh pimpinan berlima atau mayoritas pimpinan. Keputusan pencarian HM sudah lama dilakukan,” kata Alexander saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 21 November.

Alexander memastikan pencarian tak akan dihentikan. “Kalau pun belum berhasil bukan berarti kita tidak berusaha. (Pencarian Harun, red) tidak ada hubungannya dengan persoalan yang dihadapi Pak FB,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Firli Bahuri mengumumkan dirinya kembali menandatangani surat pencarian dan penangkapan Harun Masiku. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan kasus pemerasan Syahrul yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

“Tiga minggu lalu saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 14 November.

Firli menjelaskan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur bahkan sudah sempat berangkat ke negara tetangga Indonesia untuk mencari Harun. Tapi, hal ini belum membuahkan hasil.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan penandatanganan surat itu bukan kali pertama dilakukan pimpinan. “Kapanpun bila dibutuhkan (surat bisa ditandatangani, red),” katanya saat dikonfirmasi, Kamis, 16 November.

Surat tersebut disebut Ali sebagai dasar bagi penyidik bergerak ke daerah tertentu yang diduga jadi tempat Harun bersembunyi.

Harun Masiku merupakan tersangka pemberi suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pemberian ini dilakukan agar dia bisa duduk sebagai anggota DPR lewat pergantian antar waktu (PAW).

Dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 29 Januari 2020. Terbaru, KPK menginformasikan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku pada Jumat, 30 Juli.

Dalam melaksanakan pencarian ini, KPK telah menggandeng sejumlah pihak seperti Bareskrim Polri dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).