TPN Ganjar-Mahfud Ogah Black Campaign, Hasto: Kami Tak Kenal Drama Seperti Ratna Sarumpaet Dulu

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tak akan drama untuk meraup dukungan di Pilpres 2024. Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid juga sudah menegaskan hal serupa.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal pakta integritas Pj Bupati Sorong yang salah satu poinnya memenangkan Ganjar. Kubu ini menyinggung ternyata TPN Ganjar-Mahfud yang melakukan kecurangan dengan adanya temuan tersebut.

“Oh, kami tidak (melakukan cara seperti itu, red). Tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa no black campaign,” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu, 18 November.

Hasto menegaskan mereka tak akan memanipulasi isu apapun termasuk berdrama. Bahkan, Sekjen PDIP itu sempat menyinggung isu kekerasan Ratna Sarumpaet yang sempat ramai di Pilpres 2019.

Diketahui, Ratna Sarumpaet yang merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 dulu sempat mengaku mendapat kekerasan. Tapi, belakangan dia diketahui melakukan operasi wajah.

“Kita tidak mengenal model-model manipulasi drama dulu ada Ratna Sarumpaet, dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru,” tegasnya.

“Kami tidak pakar menjadi sutradara pemain penulis naskah semua sekaligus. Kami enggak punya pengalaman di situ,” sambung Hasto.

Lagipula, penjabat kepala daerah harus netral. Tapi, posisi ini harus dijaga karena Hasto melihat kondisi yang saat ini terjadi jelang Pilpres 2024.

“Prinsip-prinsip ini kan terkoyak ketika Mahkamah Konstitusi yang terpisah saja itu bisa diintervensi. Inilah yang mengoyakkan prinsip-prinsip seperti itu. Maka mari kita kembalikan pada roh demokrasi yang jujur dan adil, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tersebar saat dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Penandatanganan ini diketahui Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban tapi tak ada tanggal yang dicantumkan selain bulan Agustus 2023.

Ada empat poin dalam dokumen itu. Berikut rinciannya:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di Wilayah Kabupaten Sorong;

2. Tidak akan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah;

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI di Kabupaten Sorong;

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan dengan pembuatan Pakta Integritas ini.