Rusia Sebut Jeda Kemanusiaan di Gaza Tidak Bisa Menggantikan Gencatan Senjata, Utusan Palestina: Kegilaan Ini Harus Diakhiri

JAKARTA - Utusan Palestina dan Rusia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa menilai gencatan senjata dibutuhkan dalam perang yang terjadi di Gaza saat ini, bukan sekadar jeda kemanusiaan seperti yang diserukan oleh resolusi Dewan Keamanan.

Utusan Palestina Riyad Mansour mengatakan, Dewan Keamanan seharusnya mengindahkan seruan PBB dan organisasi kemanusiaan di dunia yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, yakin bahwa tidak ada solusi militer.

Dijelaskan olehnya, apa yang terjadi saat ini akan memiliki dampak jangka panjang yang tidak boleh diremehkan oleh siapa pun.

"Ini adalah kegagalan kemanusiaan yang sangat besar," katanya, melansir situs PBB 16 November.

"Tetapi untuk saat ini, urgensinya adalah menyelamatkan nyawa. Hentikan pembunuhan, hentikan pemindahan paksa, izinkan bantuan kemanusiaan masuk dan pastikan akses kemanusiaan, lindungi warga sipil dan infrastruktur sipil," serunya.

Lebih jauh ia mengatakan rencana Israel telah terungkap dalam pernyataan, bocoran memo dan opini seputar krisis di Gaza.

"Mari kita berhenti berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan pemerintah. Rencananya adalah perampasan, pengusiran, dan pengingkaran hak-hak rakyat Palestina secara terus-menerus. Untuk menyempurnakan Nakba," ungkapnya.

"Kegilaan ini harus diakhiri. Sudah waktunya untuk perdamaian," tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menilai jeda kemanusiaan tidak bisa menggantikan gencatan senjata.

Dijelaskannya, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza sangat penting, terutama mengingat situasi di lapangan yang memburuk, dengan berkurangnya pasokan bahan bakar dan operasi militer Israel, termasuk penyerbuan ke RS Al-Shifa di Gaza.

"Jeda kemanusiaan tidak bisa menggantikan gencatan senjata atau gencatan senjata," sebut Nebenzya.

Terkait dengan itu, ia pun mempertanyakan siapa yang akan memantau koridor aman dan perlindungan warga sipil di lapangan.

"Dewan perlu mengambil keputusan mengenai langkah-langkah lebih lanjut, termasuk pengamat apa yang akan dikirim ke wilayah konflik dan kontingen PBB mana yang akan dilibatkan," urainya.

"Kami tidak akan membiarkan masalah ini ditutup-tutupi," tandas Nebenzya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Keamanan PBB berhasil menyepakati resolusi pertama terkait krisis di Gaza, setelah empat upaya pengajuan resolusi sebelumnya kandas.

Resolusi 2712 yang diusulkan oleh Malta itu menyerukan jeda kemanusiaan perang di Gaza, pembebasan sandera terutama anak-anak dan pemberian akses bantuan kemanusiaan. Itu didukung 12 negara anggota (Albania, Brasil, China, Ekuador, Prancis, Gabon, Ghana, Jepang, Malta, Mozambik, Swiss dan UEA). Sementara Amerika Serikat, Inggris dan Rusia menyatakan abstain.