JAKARTA - Massa aksi unjukrasa dari Aliansi Penyelamat Konstitusi (APK) memberikan keranda mayat berwarna hitam ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 13 November.
Keranda mayat bertuliskan "RIP Keadilan dan Demokrasi" itu diletakkan di atas barikade pagar pembatas "Zonebar" berwarna hitam dan putih. Peletakkan keranda mayat di atas pagar barikade sebagai bentuk massa berkabung untuk KPU.
"Anak Presiden melecehkan Mahkamah Konstitusi. Politik dinasti," ucap salah satu orator dari atas mobil komando di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 November.
Orator juga mengatakan, pencalonan Gibran sebagai Cawapres merupakan bentuk KKN.
"KPU harus mencabut pendaftaran Capres Cawapres Prabowo Gibran yang cacat hukum," ujarnya.
"Kepada KPU, kami minta tuntutan kami direalisasikan," imbuhnya.
Massa unjukrasa dari Aliansi Penyelamat Konstitusi membawa keranda mayat dan bendera kuning ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 November. Massa tiba di lokasi pukul 11.00 WIB.
Mereka membawa berbagai poster dengan beragam tulisan tuntutan, salah satunya bertuliskan "Gibran adalah Cawapres Ilegal".
BACA JUGA:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024, hari ini. Sebanyak 1.318 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan kegiatan tersebut.
"Total 1.318 personel yang kira kerahkan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin, 13 November.
Ribuan personel yang dikerahkan dengan rincian 338 dari Polda Metro Jaya, dan 30 dari Polres Jakarta Pusat.
Selain itu, ada juga dari Korps Brimob, Korps Sabhara, TNI AD, yang masing-masing mengerahkan 300 personel.
Trunoyudo juga menyampaikan kepolisian bakal menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Kantor KPU untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan.
"Rekayasa lalu lintas kita laksanakan secara situasional," kata Trunoyudo.
Terkait
