Spanduk Prabowo-Gibran Tetap Bertebaran Saat Jokowi Kunker di Sumbar, Hasto Singgung Politik Diskriminasi

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung politik diskriminasi setelah baliho Ganjar-Mahfud MD dan atribut partainya dicopot saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Gianyar, Bali pada Selasa, 31 Oktober.

Awalnya, Hasto menyebut penurunan baliho itu sebagai sikap yang kontradiktif. Apalagi, Presiden Jokowi sudah mengumpulkan penjabat kepala daerah untuk netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para Pj, ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi, terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi,” kata Hasto kepada wartawan di gedung High End, Jakarta, Rabu, 1 November.

Hasto kemudian membandingkan yang terjadi di Sumatera Barat dengan Bali. Diketahui, baliho pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terpasang saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut pada 25 Oktober.

Sementara di Bali, baliho Ganjar-Mahfud yang dipasang di kawasan Gianyar justru dicopot saat Jokowi akan datang ke wilayah itu. Karenanya Hasto menilai perbedaan sikap itu terlihat jelas.

“Ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” tegasnya.

Hasto menyebut diturunkannya baliho pasangan yang diusung partainya itu telah mencederai rasa keadilan.

“Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, capres Ganjar Pranowo juga mempertanyakan alasan baliho dirinya dan Mahfud MD serta atribut PDI Perjuangan (PDIP) di Gianyar, Bali tiba-tiba dicopot jelang kedatangan Presiden Jokowi. Katanya, kalau tak menyalahi aturan langkah ini sebenarnya cenderung berlebihan.

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach, Bali pada Rabu, 1 November.

Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster soal pencopotan baliho itu. Belakangan, diketahui pemasangan kembali sudah dilakukan.

"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," ujarnya.

Eks Gubernur Jawa Tengah ini berharap peristiwa pencopotan baliho tersebut jadi pelajaran pentingnya aparat penegak hukum netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, kontestasi lima tahunan ini harus berjalan dengan dengan aman, damai, dan adil.

"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," tegas Ganjar.