Jawab PKS Soal Anies Gagal Jual Saham Bir, PDIP: Dia Tak Tahu Sejarah

JAKARTA - Plt Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membalas pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu soal gagalnya Anies Baswedan menjual saham PT Delta Djakarta Tbk saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Pada Minggu, 29 Oktober, Syaikhu mengulas Anies pernah berkeinginan untuk menjual saham PT Delta yang dimiliki Pemprov DKI.

Namun, saat diajukan ke DPRD DKI, rencana penjualan saham perusahaan bir itu ditolak oleh Fraksi PDIP dan Ketua DPRD DKI sehingga penjualan saham bir gagal terlaksana.

Prasetyo menjelaskan, saham Delta dibeli sejak zaman mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Saat itu, pembelian saham bertujuan untuk mengontrol peredaran minuman alkohol di masyarakat.

"Misalnya kita sebagai pemda bisa mengintrol sampai sejauh mana masyarakat membeli dan minum bir. Kalau enggak dikontrol, bagaimana nanti masyarakat? Yang ada masyarakat nanti mabuk semua," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin, 30 Oktober.

"Kok gubernur mau menghilangkan? Dia tidak tahu sejarah PT Delta. Ini bukan masalah ini haram atau tidak haram," imbuh dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta ini menegaskan, kepunyaan saham sebesar 25,26 persen pada PT Delta justru menambah pemasukan kas daerah Pemprov DKI dengan rata-rata Rp50 miliar per tahun dari pembagian dividen.

"PT Delta tidak pernah kita kasih penyertaan modal, lho. Waktu kita COVID, kita dapat dana dari situ untuk membantu. PAD (pendapatan asli daerah) perusahaan kita kan (tertinggi) Bank DKI, kedua PT Delta itu," tegas Prasetyo.

Rencana Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham bir PT Delta Djakarta Tbk yang dijanjikan sejak awal menjabat Gubernur DKI hingga masa jabatannya habis tak terlaksana.

Padahal, Anies telah mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta beberapa kali kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Di antaranya, Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 479/-1.822 tanggal 16 Mei 2018 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk; dan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 177/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Tbk.