JAKARTA - Bakal capres Anies Baswedan mengatakan biaya kegiatan partai politik yang tidak diatur dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga harus dibenahi secara serius.
"Reformasi terkait pembiayaan kegiatan politik itu yang perlu jadi agenda reformasi. Kita tahu partai politik itu harus dibiayai agar dapat berjalan," kata Anies saat menjadi pembicara dalam acara UI-Indonesia Investment Summit di Jakarta dilansir ANTARA, Selasa, 24 Oktober.
Menurut dia, apabila keuangan partai politik tidak direformasi, maka beban biaya partai akan ditanggung orang yang berada di proses politik.
Kondisi itu menyebabkan munculnya kepentingan pribadi dan keinginan untuk mengembalikan modal politik, serta dapat memicu korupsi.
"Apakah negara membiayai separuhnya? Dan itu akan menjadi bagian diskusi ke depan," sambungya.
Anies mengatakan reformasi soal biaya partai politik itu perlu menjadi agenda nasional, karena partai politik harus dibiayai agar bisa beroperasi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Prabowo-Gibran Bakal Deklarasi di Indonesia Arena GBK Sebelum Daftar ke KPU
24 Oktober 2023, 15:57 -
| BERITA
5 Jam Berlalu, Firli Bahuri Masih Diperiksa, termasuk Soal Pertemuan Dengan SYL
24 Oktober 2023, 15:54 -
| BERITA
Pj Gubernur DKI Heru Budi Prioritaskan Kelancaran Pemilu Dibanding Formula E 2024
24 Oktober 2023, 15:41 -
| BERITA
2 Menteri dan Anak Jokowi Maju Pilpres 2024, Wapres Ingatkan Aparat Negara Netral
24 Oktober 2023, 14:55
"Sama seperti media, partai politik ini butuh dana untuk bergerak ke masyarakat dan kegiatan lainnya," katanya.
Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Anies, sehingga dia menilai reformasi keuangan partai politik perlu dilakukan.
Tag Terpopuler
#syahrul yasin limpo #kecelakaan pesawat #ebrahim raisi #jemaah haji indonesia #wwf bali 2024Populer
Terkait
