JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mempersoalkan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melibatkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dalam melakukan tes kesehatan bakal capres dan cawapres.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyatakan, pihaknya tidak mau mengintervensi KPU yang tidak melibatkan PB IDI meski dalam pemilu sebelumnya PB IDI dilibatkan dalam tes kesehatan bacapres dan bacawapres. Apalagi, KPU juga sudah memutuskan memiih RSPAD Gatot Subroto sebagai lokasi untuk melakukan tes kesehatan.
“Asal tak menyalahi aturan yang ada tidak masalah. Pertanyaannya, ada keharusan atau tidak? Kalau sesuai aturan jika tidak ada keharusan ya enggak masalah,” ujar Rahmat Bagja di RSPAD, Jakarta, Sabtu 21 Oktober.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Proses Pemeriksaan Sesuai Aturan, Bawaslu Tak Ragukan Netralitas Tim Dokter RSPAD
21 Oktober 2023, 12:51
Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengungkapkan bahwa RSPAD Gatot Soebroto merupakan satu-satunya rumah sakit kepresidenan. Karena itu, kualitas para dokter yang ada di RSPAD tidak perlu diragukan dalam menjalankan tes kesehatan bagi bacapres dan cawapres.
Selain itu, RSPAD Gatot Soebroto juga menjadi satu-satunya rumah sakit yang selalu melakukan pemeriksaan kesehatan capres-cawapres selama penyelenggaraan pemilu. “Selama penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calonnya selalu di RSPAD Gatot Soebroto. Jadi bukan kali ini saja,” tuturnya.
Dia mengatakan, KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebelum menunjuk RSPAD Gatot Soebroto untuk menyelenggarakan tes kesehatan capres-cawapres. Kemudian, Kemenkes merekomendasikan tiga rumah sakit pemerintah, yakni RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RSPAD Gatot Soebroto dan RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo.
Dari ketiga alternatif rumah sakit milik pemerintah terekomendasi tersebut, lanjut Idham, akhirnya KPU memutuskan memilih RSPAD Gatot Soebroto. Dia menegaskan, permintaan rekomendasi kepada Kemenkes sesuai dengan Pasal 227 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf d Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PB IDI, Slamet Budiarto menyayangkan keputusan KPU menunjuk RSPAD untuk menggelar tes kesehatan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Dia mengatakan, keputusan KPU itu merupakan pertama kali sejak 2004.
Sebab selama ini, KPU menunjuk IDI untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan capres dan cawapres. Tim independen yang dibentuk IDI itu kemudian menunjuk rumah sakit yang layak dan mampu memeriksa kesehatan capres dan cawapres
