Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan kepada anak buahnya, khususnya para pejabat ASN eselon III dan IV untuk tidak melakukan pinjaman online (pinjol).

Hal ini diungkapkan Heru usai melantik ratusan pejabat eselon III dan eselon IV pada jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan main pinjol, ya. Di Kelurahan Kelapa Gading Barat ada, tuh," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 4 Oktober.

Heru mengungkit kasus seorang kepala seksi di Kelurahan Kelapa Gading Barat yang memaksa sejumlah petugas PPSU untuk berutang ke aplikasi pinjol untuk dirinya.

Pemaksaan peminjaman ini telah dilakukan sejak Januari 2022. Berdasarkan pengakuan seorang PPSU yang menjadi korban, pinjaman tersebut langsung diserahkan kepada atasannya tersebut setelah cair.

Heru mengaku heran mengapa seorang pejabat kelurahan masih membutuhkan uang hingga memaksa PPSU untuk berutang pinjol. Padahal, tunjangan kinerja (tukin) ASN yang didapat bisa mencapai puluhan juta rupiah.

"Kurangnya apa? Kepala seksi kelurahan saya enggak tahu, dapatnya berapa? Rp25 juta? Sudah begitu main pinjol. Bagaimana? Masih kurang terus," ungkap Heru.

Selain itu, Heru juga menginstruksikan agar para lurah di Jakarta memastikan seluruh anak yang terindikasi stunting mendapatkan penanganan.

"Saya enggak mau di daerah bapak-bapak (lurah) tidak ada anak yang stunting yang tidak terdaftar. Daftarin anaknya yang stunting. Lalu (penyakit) TB, daftarkan ke puskesmas, ke dinas kesehatan. Kita urus," tegasnya.