Pemeriksaan Cak Imin Hari Ini Batal, KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Pekan Depan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Muhaimin Iskandar pada hari ini, Selasa, 5 September. Sebabnya, ia sudah mengirim surat minta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

“Tim penyidik KPK bahwa telah terima surat konfirmasi dari saksi ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September.

Cak Imin, sambung Ali, juga langsung minta diperiksa pada Kamis, 7 September besok. Tapi, penyidik tak bisa mengabulkannya dan menjadwalkan pemanggilan ulang pada pekan depan.

Sebabnya, penyidik memilik tugas lain yang harus dijalankan. Di antaranya melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti.

“Oleh karena itu tim penyidik akan jadwalkan kembali pemanggilan kepada saksi ini nanti minggu depan,” tegasnya.

“Jadi bukan hari Kamis, 7 September sebagaimana permintaan dari saksi tapi penyidik agendakan di minggu depan,” sambung Ali.

Sebelumnya, komisi antirasuah akan meminta keterangan Cak Imin karena dia sempat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tak bisa hadir karena harus mendatangi acara yang sudah dijadwalkan.

“Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jami'atul Quro' wal Huffadz (JQH) organisasi para hafiz dan qori Quran NU, jadi saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ Internasional dari banyak negara, sebagai wakil ketua DPR saya harus membuka itu,” kata Cak Imin dikutip dari akun Youtube Najwa Shihab yang tayang pada Senin malam, 4 September.

Alasan ini yang membuat Cak Imin meminta KPK menunda pemeriksaan. Ke depan, dia memastikan akan hadir memenuhi panggilan penyidik dan siap menjelaskan apapun yang diketahuinya.

“Saya harus hormati dan dukung penuh semua langkah-langkah KPK. Saya komitmen, makanya saya beberapa kali diminta datang oleh KPK, saya datang dan saya jelaskan semuanya," tegasnya.

Dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI, KPK mengatakan ada tiga tersangka yang ditetapkan. Meski belum diumumkan, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta dikabarkan turut terlibat.

Adapun nilai proyek pengadaan sistem informasi yang diduga menjadi bancakan para pelaku mencapai sekitar Rp20 miliar. Wakil Ketua Alexander Marwata menyebut sistem ini diduga dikorupsi hingga akhirnya tak bisa digunakan untuk mengawasi TKI.

“Yang bisa komputer saja untuk mengetik dan lain sebagainya. Tapi, sistemnya sendiri enggak berjalan,” tugasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 24 Agustus.