DPRD Tolak Keinginan Pj Gubernur DKI Heru Budi Ajukan Dana PEN Rp1 Triliun Bangun RDF Plant

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingin mengajukan pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat senilai Rp1 triliun untuk pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant.

Pemprov DKI pun meminta izin kepada DPRD atas pengajuan pinjaman dana PEN untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi tersebut. Namun, DPRD tak mengizinkan.

Penolakan DPRD atas pengajuan pinjaman ini diungkapkan oleh anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino usai rapat pimpinan gabungan yang membahas hal tersebut.

"Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp1 triliun untuk pembuatan RDF. Kami tentu menolak," kata Wibi di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus.

Wibi mengaku heran mengapa Pemprov DKI baru melaporkan kebutuhan anggaran pembangunan RDF Plant hingga ingin meminjam dana PEN saat ini. Padahal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI telah selesai membahas rancangan perubahan APBD tahun 2023.

"Pembahasan Banggar kemarin kenapa kemarin nggak ngomong kenapa baru sekarang? Ada apa ini? kan kita jadi bertanya-tanya. Kalau penggeseran-penggeseran kayak gini, ngomong dong di Banggar," ungkap Wibi.

Kemudian, Pemprov DKI juga belum memberi penjelasan soal proyeksi pembangunan fasilitas pengolahan sampah ke depan.

Heru Budi memang memutuskan untuk membatalkan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) dan beralih untuk fokus mengembangkan RDF Plant. Namun, ternyata hal ini belum dikomunikasikan kepada DPRD.

"Pemprov DKI Jakarta belum menjelaskan sebenarnya road pengolahan sampah seperti apa sih? Dari hulu ke hilir sekarang orientasi hanya di hilir saja bicara tentang di mana Bantargebang ini menyusut sampahnya. Tapi usernya sejauh mana?" cecar dia.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut para anggota dewan meminta Pemprov DKI mencari sumber pendanaan lain lantaran tak mengizinkan adanya pengajuan pinjaman dana PEN dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) lewat pemerintah pusat untuk proyek RDF Plant.

"Di dalam diskusi Rapimgab tadi antara kita dengan teman-teman sepakat bahwa tidak minjam uang lagi dari PT SMI maksmilakan uang ada di dalam. (Proyek) apa yang tidak prioritas, anggarannya pakai saja dulu," urai Prasetyo.