Prabowo-Ganjar Diusulkan Projo Bali Jadi Paslon Pilpres 2024, Bakal Dikawal hingga Rakernas Oktober 2023

BALI - Konferensi Daerah (Konferda) DPD Projo Provinsi Bali mengusulkan Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo sebagai bakal pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ketua DPD Projo Provinsi Bali terpilih I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya mengatakan Hasil konferda itu untuk diperjuangkan dalam Rapat Kerja Nasional VI Projo pada Oktober 2023.

"Kita butuh pemimpin yang tegas, cerdas dan berani untuk melanjutkan program-program pemerintah," katanya usai pelaksanaan konferda di Denpasar, Bali, Minggu 13 Agustus, disitat Antara.

Ia menambahkan, alasan Projo Bali mengusulkan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai cawapres lantaran keduanya memiliki kriteria sebagai pemimpin yang tegas, cerdas dan berani.

"Kenapa kami menempatkan Pak Ganjar di calon wakil presiden karena kedekatan kami sebagai sahabat," ucapnya.

Ronny menegaskan Projo itu bukan PDI Perjuangan (PDIP) walaupun bendera organisasinya berwarna merah.

"Kami banyak warna di sini. Projo ini milik rakyat Indonesia. Suara rakyat adalah suara Projo," ujarnya.

Ia mengatakan, usulan Prabowo-Ganjar memang masih sebatas dari Projo Bali dan keputusan konferda akan dikawal hingga Rakernas Projo.

"Kami tunggu hasil Rakernas Projo pada Oktober nanti. Bali tegak lurus terhadap keputusan rakernas," kata Agung Ronny menjawab pertanyaan kemungkinan hasil rakernas berbeda dengan usulan Projo Bali.

Projo Bali, lanjut dia, sangat menginginkan persatuan nasional dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung kondusif, tenang dan nyaman. "Cita-cita kami persatuan nasional, dua elemen ini harus bersatu dan kita satukan," ucapnya.

Konferda Projo Bali selain memutuskan usulan Prabowo dan Ganjar, juga pengesahan dan penetapan I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya sebagai ketua terpilih.

Selain itu penetapan Agenda Kebangsaan yang diantaranya terdiri dari pemenuhan dan perlindungan hak dasar rakyat yakni pendidikan, kesehatan, penghidupan persatuan nasional dan keutuhan NKRI, kebhinnekaan, dan cegah intoleransi.

Kemudian pemerintahan bersih dan pemajuan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan, pemajuan kebudayaan nasional, perlindungan terhadap martabat manusia serta teknologi untuk rakyat.

Sedangkan agenda program prioritas harapan rakyat ditetapkan terdiri dari ketersediaan pekerjaan dan lapangan kerja, pendidikan gratis dan berkualitas, serta pelayanan kesehatan gratis dan layak.

Selanjutnya kenaikan upah dan daya beli rakyat, bantuan modal pertanian dan pupuk murah, pemenuhan listrik dan BBM murah, pembangunan Ibu Kota Baru (IKN Nusantara), pemenuhan sembako murah, pembangunan jalan dan tol di seluruh Indonesia, pencegahan stunting serta melanjutkan reforma agraria.