Soal Munaslub Golkar, Airlangga: Sudah Tutup Buku

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sudah tutup buku. Dia bahkan menyebut orang yang memprakarsai upaya pencopotan dirinya itu tak ada dalam struktur internal.

“Dari dulu juga sudah tutup buku karena mereka tidak ada dalam struktur,” kata Airlangga lewat unggahan Instagram @golkar.indonesia yang dikutip Kamis, 10 Agustus.

Airlangga menyebut mereka yang ingin agar dirinya dicopot itu adalah kelompok pinggiran periferal atau tak penting.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga menegaskan Golkar solid menjelang Pemilu 2024. Klaimnya, dia mendapat dukungan dari seluruh internal partai mulai dari 38 DPD Tingkat I hingga seluruh Dewan Pembina Partai Golkar.

Kondisi ini disebut Airlangga berbeda dengan Pemilu 2019. Sehingga, partai berlambang beringin ini yakin akan maksimal di Pemilu 2024 mendatang.

“Golkar sekarang sangat solid,” tegasnya.

“Ini berbeda dengan Pemilu 2019 yang penuh dengan gonjang-ganjing bahkan ada dua kepengurusan,” sambung Airlangga.

Sebelumnya, para ketua dewan telah menyatakan menolak wacana munaslub dan mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto. Sikap itu sebagai penegasan untuk menolak wacana munaslub yang disampaikan segelintir pihak.

Dukungan disampaikan ketiga ketua dewan saat menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu 2 Agustus malam. Mereka mengajak seluruh pengurus dan kader Golkar untuk solid menjelang Pemilu 2024.

“Para ketua dewan, Pak Ical (Ketua Dewan Pembina), Pak Agung (Ketua Dewan Pakar), dan Pak Akbar Tandjung (Ketua Dewan Kehormatan), menyatakan dukungannya agar Airlangga menyelesaikan periodesasi kepemimpinan Ketum Golkar hingga 2024 dan menolak gagasan munaslub,” kata Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus kepada wartawan.

Selain itu, para ketua dewan juga menyampaikan dukungan penuh pada Ketum Golkar terkait sikap dan strategi partai berlambang pohon beringin di Pilpres 2024. Termasuk penentuan koalisi dan nama calon presiden dan calon wakil presiden.