Kecewa Soal Donald Trump, Puluhan Kader Partai Republik Hengkang

JAKARTA - Sejumlah pejabat di masa pemerintahan mantan Presiden George W. Bush yang juga kader Partai Republik, memilih untuk hengkang lantaran Partai Republik tetap membela Donald Trump, terkait klaim palsu penipuan Pemilu yang berujung pada kerusuhan Capitol Hill pada 6 Januari lalu. 

Beberapa di antara pejabat ini bertugas di eselon tertinggi pemerintahan George W. Bush. Mereka tidak lagi mengakui Partai Republik, beberapa di antara mereka ada yang telah berakhir masa keanggotannya. Beberapa orang memilih untuk membiarkan statusnya tidak aktif dan ada juga yang memilih untuk keluar.  

“Partai Republik yang saya tahu sudah tidak ada lagi. Saya akan menyebutnya kultus Trump," kata Jimmy Gurulé, yang merupakan Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan di pemerintahan Bush yang ikut keluar dari Partai Republik, melansir Reuters.

Kristopher Purcell, yang bekerja di kantor komunikasi Gedung Putih Bush selama enam tahun, mengatakan sekitar 60 hingga 70 mantan pejabat Bush telah memutuskan untuk meninggalkan partai atau memutuskan hubungan dengannya (Trump). 

“Jumlahnya bertambah setiap hari,” ungkap Purcell.

Pembelotan ini menjadi preseden buruk bagi Partai Republik, sekaligus mengungkap konflik yang ditinggalkan oleh Trump. Partai Republik sendiri kini terbelah menjadi kubu yang muak dengan masih kuatnya pengaruh Trump, pendukung setia Trump dan mereka yang moderat tidak terpengaruh dengan dua kelompok sebelumnya.

Tak hanya membelot, mereka juga mengatakan tidak akan lagi memilih perwakilan Partai Republik, selama pengaruh Donald Trump dinilai masih besar dan memengaruhi kebijakan partai. 

"Jika tetap menjadi partai Trump, banyak dari kita tidak akan kembali. Kecuali jika Senat memvonisnya, membebaskan dari kanker Trump," kata Rosario Marin, mantan Bendahara AS di bawah Bush.

Komite Nasional Republik Ronna McDaniel mengakui jika saat ini ada pertentangan kecil di partainya. Namun, Ia meyakini Partai Republik akan bersatu menghadapi agenda Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat.

Membelotnya para politisi Partai Republik ini bermula dari sikap 8 senator dan 139 perwakilan DPR Partai Republik yang memilih untuk memblokit sertifikasi hasil Pilpres AS, beberapa jam setelah kerusuhan di Capitol Hill.

Sebagian besar Senator Republik juga mengindikasikan bahwa mereka tidak akan mendukung pemakzulan Trump, sehingga hampir pasti bahwa mantan presiden tersebut tidak akan dihukum dalam persidangan Senat yang akan dimulai 9 Februari mendatang.