Kualitas Udara Jakarta Buruk, PKS Sentil Pemprov DKI: Anggaran Penanganan Polusi Seakan Diirit-irit

JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli menyindir Pemprov DKI Jakarta yang menurutnya tidak optimal dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan pencemaran udara di Ibu Kota.

Hal ini, kata Taufik, dilihat dari anggaran evaluasi jalur sepeda yang tidak ada alokasi penambahan jalur. Kemudian, penataan jalur pedestrian seolah diminimalisasi.

"Anggaran jalur sepeda dan pedestrian justru harus ditambah. Baru sekarang kita ribut polusi. Tapi, kalau bahas anggaran yang pro penanganan polusi, seakan-akan diirit-irit," ujar Taufik kepada wartawan, Rabu, 9 Agustus.

Menurut Taufik, buruknya kualitas udara di Jakarta hingga dikeluhkan masyarakat ini menjadi teguran semua pihak agar lebih menyadari pentingnya pengentasan polusi.

"Ini adalah teguran keras buat kita. Kota itu sebuah ekosistem. Polusi itu sebenarnya hasil dari ekosistem itu, bukan cuma hasil kebijakan, atau semata-mata kebiasaan masyarakat," ungkap Taufik.

Lebih lanjut, Taufik meminta Pemprov DKI mempercepat konversi kendaraan berbasis disel menuju kendaraan listrik. Juga, pengarusutamaan jalur sepeda serta moda jalan kaki yang lebih gencar.

"Masyarakat pun sebagai pengguna kendaraan juga ikut sadar bahwa ada juga sumbangsih polusi udara dari padatnya lalu lintas. Sehingga, semua bisa lebih sadar untuk naik kendaraan umum," urai dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya mengaku masalah pencemaran udara di Ibu Kota merupakan tantangan berat bagi pemerintah. Sampai saat ini, buruknya kualitas udara di Jakarta belum bisa diselesaikan.

Heru menjelaskan, penyebab utama tingginya polusi udara di wilayahnya adalah penggunaan kendaraan bermotor milik warga Jabodetabek yang setiap hari berkegiatan.

Hal ini disampaikan Heru dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Road to ASEAN Summit yang mengangkat tema "Kota Cerdas ASEAN, Tingkatan Kualitas Hidup" yang digelar secara daring.

"Dalam 1,5 tahun terakhir, kendaraan roda empat itu dari 4 juta jadi 6 juta sekarang. Begitu juga kendaraan roda dua dari 14 juta jadi 16 juta. Yang berplat B, itu kan Jabodetabek dan hampir semua masuk Jakarta. Jadi, memang beban Jakarta berat," kata Heru, Selasa, 8 Agustus.

Meski ada kontribusi penggunaan kendaraan dari luar daerah, Heru menegaskan hal ini tak mengurangi tanggung jawab Pemprov DKI dalam mengendalikan polusi udara.

Salah satu upayanya adalah menambah kendaraan bus listrik dengan target 100 bus hingga 2 tahun ke depan. Kemudian, Pemprov DKI mulai mengalihkan kendaraan dinas menjadi bertenaga listrik secara bertahap.

"Kemudian Pemda DKI setiap Jumat menanam pohon. Begitu juga saya, kalau luang, tiap Selasa dan Jumat menanam pohon. Itu generasi panjang, mungkin sekarang tak terasa," urai Heru.

"Berikutnya menggunakan transport massal yang telah dibangun Pemda DKI dan pemerintah pusat, sehingga kurangi kemacetan dan kurangi emisi udara di Jakarta," imbuh dia.