JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada satu pejabat negara dalam kekuasaan Presiden Joko Widodo yang ikut dalam gerakan untuk mengambil alih posisinya sebagai Ketua Umum Demokrat.
Hal ini ia beberkan dalam konferensi pers yang didampingi oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Ketua Mahkamah Partai Demokrat, Nachrowi Ramli.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin, 1 Februari.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bikin Geger, AHY Ungkap Ada Gerakan Ingin Lengserkan Posisinya dari Ketum Demokrat
01 Februari 2021, 15:13 -
| BERITA
Ingin Presidential Treshold Pilpres 0 Persen, Demokrat Mau Calonkan AHY?
29 Januari 2021, 20:35
Bahkan, kata AHY, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
AHY menuturkan, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung kepada kader dan pimpinan Demokrat.
Dalam komunikasi mereka, AHY menuturkan gerakan pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat," ungkap dia.
Selain, satu pejabat pemerintahan, gerakan ini juga digaungi oleh empat orang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan partai.
Mereka terdiri dari satu orang kader aktif Demokrat, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun dengan tidak hormat akibat korupsi, dan satu kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Tidak terima dengan adanya gerakan jegal tersebut, AHY mengaku akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partainya. Ia akan mempertahankan posisi Ketua Umum Demokrat dengan menempuh jalur secara hukum.
"Akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang pranata hukum serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan moral dan etika. Tentu kami akan besikap tegas, namun Insya Allah Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban," ungkap dia.
