JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan bahwa ada gerakan dalam internal partai untuk mengambil alih posisinya dari ketua umum.
Kata AHY, kabar ini ia dapatkan dari sejumlah petinggi partai, serta sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun cabang sejak sepuluh hari yang lalu.
"Kami menerima laporan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, 1 Februari.
BACA JUGA:
AHY membeberkan, gerakan ini digaungi oleh lima tokoh. Mereka terdiri dari satu orang kader aktif Demokrat, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun dengan tidak hormat akibat korupsi, satu kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, dan satu nonkader Partai Demokrat.
AHY bilang, satu orang tokoh yang bukan berasal dari internal partai ini merupakan pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ada sejumlah menteri yang dikabarkan mendukung gerakan ini.
"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY.
Tidak terima dengan adanya gerakan jegal tersebut, AHY mengaku akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partainya. Ia akan mempertahankan posisi Ketua Umum Demokrat dengan menempuh jalur secara hukum.
"Akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang pranata hukum serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan moral dan etika. Tentu kami akan besikap tegas, namun insyaallah Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban," ungkap dia.