Jawab Tudingan AHY, Moeldoko: Jadi Pemimpin Harus Kuat, Jangan Baperan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut ada keterlibatan pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melengserkannya dari posisinya. 

Dia meminta jangan ada pihak yang mengganggu Presiden Jokowi dan membawa pihak istana dalam sengkarut politik ini. Sebab, Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan isu pelengseran ini.

"Poinnya yang pertama jangan sedikit-sedikit istana, dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena, beliau tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam isu ini," kata Moeldoko dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring, Senin, 1 Februari.

Lebih lanjut, dia menyarankan AHY agar menjadi pemimpin yang kuat dan tidak mudah terbawa suasana. Apalagi, isu pelengseran ini sebenarnya berasal dari internal partai bukan dari luar. "Istilah kudeta itu, ya, kudeta dari dalam termasuk dari rumah," tegasnya.

"Berikutnya, saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus jadi pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, terombang-ambing dan seterusnya. Kalau anak buah enggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol saja," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, AHY membeberkan, ada gerakan yang berupaya melengserkan dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Gerakan ini digaungi oleh lima tokoh. Mereka terdiri dari satu orang kader aktif Demokrat, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun dengan tidak hormat akibat korupsi, satu kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, dan satu nonkader Partai Demokrat.

AHY bilang, satu orang tokoh yang bukan berasal dari internal partai ini merupakan pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ada sejumlah menteri yang dikabarkan mendukung gerakan ini.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY.