JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons permintaan Anggota DPRD DKI Jakarta agar membuka akses pemantauan penyusunan APBD dalam sistem e-budgeting kepada anggota dewan.
Permintaan ini disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai penyampaian pidato Penjabat Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Heru menganggap wajar jika Bambang meminta anggota DPRD diperkenankan memonior sistem penganggaran ini. Sebab, tugas mereka adalah mengawasi pelaksanaan anggaran daerah dan menampung aspirasi masyarakat lewat reses.
"Diusulkan oleh Pak Bambamg, masukan soal melihat e-planning dan e-budgeting, menurut saya itu wajar saja supaya hasil reses itu bisa dimonitor dari awal, masuk apa tidak," kata Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 20 Juli.
Heru bakal menindaklanjuti permintaan Bambang untuk membuka akses e-budgeting milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.
"Nanti kita bicarakan dengan Pak Sekda Bappeda, di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) soa e-planning, e-budgeting, ya," kata dia.
Sebelumnya muncul interupsi dari Anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai penyampaian pidato Penjabat Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dalam interupsinya, Bambang mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga hadir untuk membuka akses pemantauan penyusunan APBD dalam sistem e-budgeting.
"Saya mohon dengan hormat untuk ini bisa diselesaikan demi kepentingan kita bersama sehingga temen temen anggota dewan termasuk saya, juga bisa memonitor terutama aspirasi-aspirasi warga Jakarta yang sedang kita perjuangkan melalui reses," kata Bambang di gedung DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA:
Bambang menegaskan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, anggota dewan memiliki hak untuk mendapatkan akses memonitor sistem penganggaran. Namun ia menyayangkan akses tersebut tertutup oleh Pemprov DKI.
Bambang pun mengaku Komisi A DPRD DKI Jakarta kerap meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk memberikan akun dan password untuk bisa memantau sistem APBD ini.
"Tiap tahun kalau komisi A rapat dengan Bappeda, dengan Diskominfo, mereka selalu menjanjikan akses, tapi enggak pernah diberikan," tegasnya.
Terkait
