Janji Buka Rincian APBD Jakarta Hingga Detail, Pramono: Meski Riuh, Tapi Bermanfaat  

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan mempublikasi penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta hingga mendetail jika memenangkan Pilgub Jakarta bersama wakilnya, Rano Karno.

"Kalau saya enggak apa-apa, saya bersedia (anggaran) untuk dibuka sampai satuan tiga," kata Pramono di Kedoya Selatan, Kamis, 21 November.

Mantan Sekretaris Kabinet itu menyadari pengungkapan penggunaan anggaran secara rinci berpotensi menimbulkan polemik dan kecurigaan dari masyarakat bila melihat satuan belanja daerah yang dianggap janggal.

Namun, Pramono menegaskan hal ini tetap perlu dilakukan demi mewujudkan sistem penganggaran yang transparan.

"Yang penting, meski riuh di depan, tapi bermanfaat untuk jangka panjang," ucapnya.

Sebagai informasi, sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI Jakarta, sistem penganggaran diinput dalam sistem e-budgeting pada situs apbd.jakarta.go.id. Saat itu, Ahok membuka rincian APBD ke publik agar masyarakat bisa ikut memantau penggunaan anggaran oleh Pemprov DKI.

Hingga saat penyusunan APBD tahun anggaran 2020, di kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, muncul polemik dalam sistem e-budgeting. DPRD menemukan pengajuan belanja APBD tahun anggaran 2020 yang ganjil, seperti lem aibon sebesar Rp82,8 miliar, serta bolpoin hingga Rp124 miliar.

Usai temuan janggal tersebut tersebar ke publik, Anies berdalih ada kesalahan sistem penganggaran dalam e-budgeting yang digagas era Ahok.

"Enggak mungkin beli lem aibon Rp82 miliar. Itu akan kita koreksi. Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia (dalam proses verifikasi). Apakah sistem ini baru berjalan tahun ini? Tidak. Selama bertahun-tahun, sistem. Ini mengandalkan manusia," tutur Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Oktober 2019.

Saat itu, Anies memutuskan untun menutup akses e-budgeting yang mencantumkan penganggaran detail untuk sementara dengan alasan penyempurnaan sistem. Namun hingga kini, e-budgeting hingga satuan ketiga masih belum dibuka untuk umum.