JAKARTA - Pemerintah masih menunggu DPR untuk mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Kami menunggu undangan dari DPR. Pemerintah saat ini posisinya menunggu, karena bolanya ada di DPR," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati dikutip ANTARA, Selasa, 18 Juli.
Ratna Susianawati mengatakan saat ini pemerintah telah menyelesaikan dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT kepada DPR.
"Dengan mengirimkan surat resmi dari presiden, menyertakan DIM, artinya kesiapan pemerintah sudah tidak diragukan lagi. Kapanpun dibahas (RUU PPRT), pemerintah sudah siap," katanya.
Pemerintah melalui Tim Percepatan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mengusulkan 367 Daftar Inventarisasi Masalah.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Panji Gumilang Kembali Dipolisikan, Kini Soal Dugaan Penyelewengan Zakat
18 Juli 2023, 17:18
Dari 367 DIM yang diusulkan pemerintah, ada 79 DIM di antaranya yang menjadi fokus substansi baru.
RUU PPRT tidak hanya melindungi PRT, namun juga melindungi pemberi kerja, Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), dan segala hal yang meliputi klausul usia minimum PRT sebagai upaya pencegahan pekerja anak, pengaturan dan mekanisme hubungan kerja, pengakuan hak-hak PRT, seperti upah sesuai dan cuti, serta pengawasan dalam proses penempatan dan perlindungan PRT.
Tag Terpopuler
#donald trump #ridwan kamil #kadin #pramono anung #pilkada 2024Populer
