JAKARTA - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pada Hari Selasa, sekitar 185.000 rekrutan baru telah bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara kontrak profesional sejak awal tahun, saat Moskow mencoba untuk memperkuat pasukan yang telah menderita kerugian besar di medan perang Ukraina.
Tahun lalu Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah angkatan bersenjatanya lebih dari 30 persen, menjadi 1,5 juta personel tempur, tugas rumit yang dipersulit oleh banyaknya korban yang dirahasiakan dalam perang.
Poster yang menyerukan orang untuk bergabung sebagai tentara kontrak terpampang di seluruh kota Rusia, dengan iklan TV sering kali menyampaikan pesan yang sama.
"Menurut Kementerian Pertahanan, dari 1 Januari hingga 4 Juli, lebih dari 185.000 orang diterima di jajaran Angkatan Bersenjata, di mana sekitar 109.000 di antaranya adalah cadangan, serta kategori warga negara lain yang dipanggil untuk berdinas di bawah kontrak," terang Medvedev, dilansir dari Reuter 5 Juli.
Dalam sebuah video yang diunggah di Telegram, dia mengatakan hampir 10.000 rekrutan baru telah bergabung pada minggu lalu, sejak pemberontakan singkat oleh kelompok tentara bayaran Grup Wagner, yang para pejuangnya diberi pilihan untuk mendaftar sebagai tentara reguler.
"Saya ingin secara khusus mencatat, percobaan pemberontakan bersenjata tidak berpengaruh mengubah sikap warga untuk bergabung dengan layanan kontrak dan turun ke zona operasi militer khusus," terang Medvedev, mengacu pada konflik di Ukraina.
Diketahui, Presiden Vladimir Putin memerintahkan "mobilisasi parsial" sekitar 300 ribu tentara cadangan September lalu, menyebabkan ratusan ribu warga lainnya melarikan diri dari Rusia, agar terhindar dari pengiriman ke medan perang. Setelahnya, Presiden Putin mengatakan tidak perlu ada mobilisasi lebih lanjut.
BACA JUGA:
Medvedev yang ditunjuk awal tahun ini untuk berperan mengawasi produksi militer domestik Rusia mengatakan, pabrik-pabrik bekerja sepanjang waktu untuk memasok tentara di Ukraina.
Dalam komentar Hari Selasa, dia juga mengusulkan agar aset yang disita dari penjahat, termasuk kapal dan mobil berkecepatan tinggi, juga harus diserahkan kepada militer.
Dia mengatakan jaksa penuntut, dinas keamanan FSB dan badan-badan lain harus bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, untuk "mengambil langkah-langkah guna mentransfer peralatan tersebut ke pasukan kita secepat mungkin".