Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Bakal Disidang Etik Gara-gara Hapus Chat WhatsApp

JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan komunikasi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite akan disidang etik.

"Dewan pengawas menemukan ada komunikasi antara saudara JT dan saudara Sihite yang dilakukan pada 27 Maret 2023 setelah saudara JT menjabat sebagai pimpinan KPK," kata Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung KPK C1, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juni.

Diputuskannya dugaan itu untuk disidangkan secara etik karena Johanis tak mau memberikan telepon genggam yang digunakan untuk menghubungi Idris. Padahal, tim akan melakukan pemeriksaan ada tidaknya percakapan keduanya.

Kata Albertina, pemeriksaan ini dilakukan karena ada tiga chat yang terhapus pada 27 Maret. "JT menolak," tegasnya.

Adapun Dewas KPK mengetahui ada tiga pesan yang dihapus setelah mendapat laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) soal komunikasinya dengan Idris.

Dalam dugaan ini ada 10 orang dari internal dan eksternal komisi antirasuah yang sudah dimintai keterangan. Tapi, pemeriksaan tambahan bakal dilakukan.

"Sebelum dilanjutkan ke sidang etik masih diperlukan beberapa pemeriksaan tambahan," ujar Albertina.

Diberitakan sebelumnya, foto berisi percakapan antara Johanis Tanak dan Plh Dirjen Minerba Idris Sihite jadi sorotan setelah diunggah akun Twitter anonim, @dimdim0783. Ada beberapa tangkapan layar yang salah satunya membahas tentang pekerjaan dan terdapat kalimat 'di belakang layar'.

Tak sampai di sana, akun ini juga mengungkap ada pembahasan soal Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menanggapi ini, Johanis Tanak menyebut pembicaraan itu terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai pimpinan.

Dia mengaku sudah berteman dengan Idris saat masih sama-sama di Kejaksaan. Johanis juga mengaku tak tahu jika lawan bicaranya itu sudah menjadi Plh Dirjen Minerba karena sebelumnya dia menjabat sebagai Kabiro Hukum di Kementerian ESDM.

"Saya hubungi beliau karena saya sudah menjelang pensiun, kan tinggal berapa bulan saya pensiun. Kalau saya pensiun terus apa yang harus saya buat, jadi cara bagaimana ada kegiatan baru," kata Tanak saat dihubungi VOI, Rabu, 12 April malam.

Tanak juga menjelaskan maksud bermain di belakang layar sebagaimana isi pesan yang beredar. Itu tak ada hubungannya sama sekali dengan KPK.

"Bahwa saya tidak punya niat lain yang di belakang layar itu karena saya aktif di kejaksaan beberapa bulan lagi pensiun, supaya saya bisa punya kegiatan saat pensiun,"

"Makanya saya bilang, siapa tahu Pak Idris punya kerjaan yang bisa saya kerjakan. Akan saya serahkan ke teman-teman. Saya bantu koreksi perjanjian terkait hukum bisnis. Konsep perjanjian atau advice perusahaan swasta," tegas Tanak.

Sedangkan terkait percakapan yang membahas soal IUP, Johanis menduga telah terjadi rekayasa. Dia merasa tidak pernah berhubungan dengan Idris pada 24 Februari lalu.

Kalaupun ada pembahasan terkait IUP, dia bilang hal itu tidak berkaitan dengan kasus yang tengah berjalan di KPK. "Saya berani sumpah, saya tidak tahu kalau beliau itu sudah jadi Plh Dirjen yang saya tahu beliau itu Kepala Biro Hukum ESDM," ungkapnya.

"Kalaupun ada chat saya dengan beliau di bulan Februari, saat itu belum ada perintah penyelidikan terhadap beliau (Idris Sihite, red). Sekiranya ada lidik terhadap beliau, mana mungkin sebodoh itu saya mau chat," pungkas Johanis.