Libatkan Ulama dan Guru Agama, KSP Moeldoko Beberkan Bentuk Perhatian Pemerintah dalam Hal Penguatan SDM
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi narasumber dalam acara Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) ke-V, di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu, 17 Juni. (Foto: Dok. KSP)

Bagikan:

MAJALENGKA - Pemerintah memberikan perhatian besar kepada penguatan sumber daya manusia (SDM). Satu bentuk perhatiannya adalah meningkatkan kesejahteraan ulama dan guru agama.

Keduanya dinilai memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter anak bangsa.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldokodi hadapan ribuan guru dan ulama yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) ke-V, di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu, 17 Juni

“Bagi para santri, siswa, dan guru, pemerintah mempunyai skema jangka panjang dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Bagi ustaz, guru, dan pengajar di satuan pendidikan pemerintah menyediakan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang didanai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),” kata Moeldoko.

“Begitu pula dengan pembibitan calon ulama. Pemerintah menyediakan Beasiswa Pendidikan Kader Ulama yang merupakan beasiswa jenjang magister dan doktoral yang dikelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pembiayaan LPDP,” imbuhnya.

Sekarang ini, lanjut Moeldoko, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah membuat road map kemandirian pesantren yang ingin mewujudkan Pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Program Penguatan dan Peningkatan SDM Pesantren (Degree/Non Degree) sebagai implementasi UU Pesantren dan regulasi turunannya juga terus dilakukan. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 250 M yang bersumber dari Dana Abadi Pesantren (LPDP-Kemenag) untuk program tersebut.

Terkait kesejahteraan guru Non-PNS di bawah Kementerian Agama, Kantor Staf Presiden (KSP) sendiri terus mengawal dan memastikan pencairan tunjangan guru dari jenjang Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah.

Sementara itu, Moeldoko juga mengakui bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya memiliki kekuatan dari segi keagamaan, tapi juga memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan ekonomi dan sosial budaya. NU bahkan tidak hanya menjadi mitra pembangunan pemerintah, tetapi juga menjadi mitra kritis yang memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

“Kekuatan NU saya kira tidak hanya sekedar terletak pada organisasinya, tetapi juga di SDMnya. Salahnya satunya bapak/ibu semua yang terkumpul dalam Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) yang mempunyai peran penting dalam memajukan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan,” kata Moeldoko.

Rakornas V Pergunu ini juga dirangkai dengan Halaqah Alim Ulama untuk mengenang peran KH. Abdul Chalim dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan pendirian Jam’iyah Nahdlatul Ulama di tahun 1926. Acara ini pun turut dihadiri oleh Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim selaku Ketua Umum PP Pergunu dan KH As'ad Said Ali, salah satu tokoh terkemuka NU.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menjadi narasumber dalam acara Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) ke-V, di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (17/6).